Edisi 20-06-2017
Organda Siap Selenggarakan Angkutan Lebaran


MEDAN – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan siap menyelenggarakan angkutan Lebaran tahun ini.

Sedikitnya, pihaknya menyediakan 9.600 angkutan darat setiap harinya yang terdiri atas angkutan kota dalam provinsi (AKDP) sebanyak 1.500 unit setiap hari, angkutan kota antar provinsi (AKAP) sebanyak 100 unit setiap hari dan angkutan kota sebanyak 8.000 unit per hari. “Kita siap menyelenggarakan angkutan Lebaran tahun ini. Kita sudahlakukanpemeriksaankelayakan jalan angkutan. Memang ada sekitar 30% angkutan yang tidak layak, tapi sudah kita minta untuk diperbaiki dan periksa supaya bisa layak jalan. Adapun yang benar-benar tidak layak, tidak boleh jalan,” sebut Sekretaris Organda Kota Medan Jaya Sinaga mendampingi Ketua Organda Medan Month Gomery Munthe, Senin (19/6).

Selain pemeriksaan kelayakan angkutan, pihaknya juga akan melakukan tes urine kepada sopir yang membawa angkutan Lebaran nanti. “Karena itu sudah sesuai instruksi dari menteri perhubungan, seluruh sopir yang membawa angkutan Lebaran harus diperiksa kesehatannya, apakah mengonsumsi narkoba dan alkohol atau tidak. Karena kita ingin penyelenggaraan angkutan Lebaran benar-benar aman dan nyaman,” ucapnya.

Namun begitu, kata Jaya, pemerintah harus konsisten dengan aturan yang ada, yakni melarang angkutan truk melintasi jalan lintas Sumatera pada jam-jam tertentu, kecuali angkutan yang membawa bahan bakar minyak dan bahan pokok. “Yang menjadi masalah pada masa angkutan Lebaran itu biasanya kemacetan. Pertama, pemerintah harus konsisten melarang truk melintasi jalan lintas Sumatera, seperti Medan ke Berastagi pada jam-jam tertentu. Kedua, pemerintah harus serius mengatasi kemacetan di titik-titik rawan macet, seperti di jalan Tanjung Morawa. Harusnya pengendara yang tujuannya ke Kampung Lalang bisa lewat jalan tol Tanjung Mulya, Cemara, tidak dari jalan Sisingamangaraja lagi karena pasti akan macet,” jelasnya.

Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe menambahkan, dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran ini pihaknya juga berharap pemerintah tegas terhadap Peraturan Menteri No 26/2017 tentang angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi. Pasalnya, masih ada penyedia aplikasi yang menolak bekerja sama dengan penyedia angkutan berbasis aplikasi dari anggota Organda Medan. “Kenapa kita harap begitu, karena keberadaan mereka juga sudah mengurangi penumpang angkutan umum. Jadi, mereka harus mau bekerja sama. Namun, ada yang sepertinya menolak,” jelasnya.

Misalnya, lanjut Munthe, penyedia aplikasi Grab. Mereka mengizinkan untuk bekerja sama. Namun, mereka menawarkan iuran yang diberikan untuk perusahaan hanya Rp250.000 per minggu atau Rp5 juta per bulan untuk 50 unit mobil. “Itu tidaklah wajar, artinya sama dengan mereka menolak bekerja sama. Harusnya yang wajar sajalah, yang bisa samasama menguntungkan,” katanya.

Eko agustyo fb



Berita Lainnya...