Edisi 20-06-2017
Jangan Beri THR Jurnalis


JEMBER– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember mengimbau para pejabat untuk tidak memberikan apa yang disebut sebagai tunjangan hari raya (THR) dalam bentuk apa pun kepada para jurnalis.

THR merupakan kewajiban perusahaan tempat para jurnalis bekerja, bukan kewajiban pejabat publik. Ketua AJI Jember Friska Oktaviani Kalia mengatakan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan menyebutkan, dalam Pasal 5 Ayat 4 THR wajib dibayar oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. “Jika mengacu pada aturan tersebut, semestinya perusahaan pers wajib membayarkan THR kepada jurnalisnya, bukanlah pejabat publik. Sebab, jurnalis termasuk buruh yang harus mendapatkan hak-haknya dari perusahaan tempat dia bekerja,” kata Friska.

Selain itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang No 40/1999 tentang Pers, serta penjelasan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 6 juga disebutkan, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Sebab, hal itu dapat memengaruhi independensi jurnalis dalam menyampaikan informasi ke publik. Sementara THR, bagi AJI Jember, dikategorikan bentuk suap yang dapat memengaruhi independensi tersebut. “Penafsiran suap dalam hal ini adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang dapat memengaruhi independensi jurnalis,” ujarnya.

Menurut Friska, pers yang independen dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang objektif dan berimbang. Untuk itu, jurnalis dituntut profesional dalam menjalankan tugas jurnalisnya sehingga profesi ini tak disalahgunakan oknum yang hanya ingin mendapat keuntungan pribadi dengan menerima suap. “Dan salah satu modusnya adalah dengan meminta atau menerima THR menjelang Idul Fitri dari pejabat publik,” tuturnya.

Oleh karenanya, AJI Jember mengimbau, kebiasaan oleh pejabat dan kepala daerah memberikan THR kepada jurnalis dihapuskan. Karena selain mencoreng citra profesi jurnalis, hal itu juga merupakan bentuk penyimpangan dana APBD atau APBN, sebab peruntukannya tidak sesuai aturan.

P juliatmoko

Berita Lainnya...