Edisi 20-06-2017
Pemprov Dukung Penataan Ulang Full Day School


SURABAYA– Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menilai, langkah Presiden Joko Widodo yang akan menata ulang kebijakan full day school (FDS) sebagai tindakan yang tepat.

Pejabat yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, kebijakan tersebut masih banyak yang perlu dikaji lebih detail, termasuk tentang ide dasarnya. Dia juga melihat bahwa realitas di lapangan, pendidikan tidak hanya ada formal, tapi juga ada pendidikan nonformal. Misalnya pendidikan madrasah diniyah sebagai pendidikan nonformal yang memperkuat pendidikan agama. Adanya FDS juga tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur dan guru.

“Ide ini sejak 70-an sudah didiskusikan. Dari awal Nahdlatul Ulama (NU) keberatan dengan gagasan ini,” katanya. Terkait dengan SMK di Jatim yang sebenarnya paling siap dalam menerapkan FDS karena jam sekolah yang sampai pukul 15.00 WIB, Gus Ipul menilai, hal itu tetap bisa diterapkan. Bahkan sistem pendidikan di SMK ini bisa dijadikan percontohan. Tapi kalau ingin menerapkan FDS di SMK, Gus Ipul meminta supaya menunggu keputusan Presiden. Di satu sisi, dia melihat, sebenarnya ada yang lebih mendesak dalam bidang pendidikan ini, yaitu tentang nasib guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Selama ini, nasib GTT dan PTT masih belum jelas, khususnya masalah gaji.

“Seharusnya itu dulu yang didahulukan. Masih ada ribuan dari mereka yang gajinya belum jelas,” tandasnya. Selain itu, peningkatan kualitas guru juga harus mendapat perhatian khusus. Karena dengan kualitas guru yang baik, maka akan berdampak besar pada hasil pendidikan. Kebijakan FDS ini memang menjadi polemik di masyarakat. Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan menangani konflik sekolah lima hari. Peraturan menteri yang awalnya menjadi dasar hukum akan diganti dengan peraturan presiden (perpres). Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengatakan, sebagai respons yang terjadi di masyarakat akhirnya Presiden akan menata ulang regulasi Permendikbud tentang lima hari sekolah.

“Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu dan akan meningkatkan regu-lasinya dari yang semula peraturan menteri (Permen), mungkin akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden (Perpres),” katanya di Istana Negara usai rapat dengan Presiden dan Mendikbud Muhadjir Effendy kemarin. Maruf mengungkapkan, nantinya juga sebutan sekolah lima hari apalagi full day school tidak akan dipakai lagi. Pemerintah akan mengambil sebutan yang lebih halus, yakni pendidikan penguatan karakter.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penguatan karakter para pelajar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme. Maruf menjelaskan, nantinya pedoman tentang lima hari sekolahitutidakdidominasilagi oleh Kemendikbud. Namun, penataan ulang regulasi ini akan melibatkan sejumlah menteri. Pemerintah juga akan meminta masukan dari masyarakat tentang apa yang diinginkan dalam salah satu program pendidikan karakter ini.

Dia menerangkan, pihak yang akan terlibat ialah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan ormasormas seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan tentunya MUI. Rais Aam PBNU ini menjelaskan, semua stakeholder ini tidak hanya membahas lamanya pembelajaran namun secara menyeluruh. “Diharapkan bahwa peraturan itu menyeluruh, komprehensif dan bisa menampung aspirasiaspirasi yang berkembang di masyarakat,” terangnya. Maruf tidak menjelaskan kapan Perpres ini terbit. Padahal, awalnya Kemendikbud ingin lima hari sekolah diterapkan sehabis Lebaran.

Meski demikian, diasangat berharapperaturan ini segera dirilis Presiden. Sebab, kata dia, suasana dunia pendidikan harus kembali harmonis, tenang, dan tidak memicu masalah kembali. Untuk diketahui, KH Maruf Amin siang kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, dia memaknai bahwa Presiden mengarahkan program Penguatan Pendidikan Karakter (P2K) akan tetap jalan.

Hanya, peraturannya yang ditingkatkan dari Permen menjadi Perpres dengan penyempurnaan. “Perlu diperjelas bahwa Kemendikbud tidak pernah mempunyai program full day school , tetapi P2K,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO . Dia menjelaskan, meski ada Perpres, hari kerja guru akan tetap lima hari dan per harinya lama mengajar delapan jam. Namun, rumusan lainnya nantinya akan tetap menunggu Perpres.

“Saya tambahkan bahwa rencana lima hari sekolah itu merupakan keputusan ratas (rapat terbatas) 3 Februari 2017 tentang program Nation Branding di kantor Presiden. Bunyinya, Presiden menyetujui usulan Mendikbud terkait menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai sehingga pada Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai waktu berlibur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut agar ditindaklanjuti,” ujarnya. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji pesimistis jika sekolah lima hari bisa terlaksana tahun ini.

Dia melihat pemerintah senang sekali membuat bingung masyarakat dengan kebijakannya yang berubahubah. Apalagi, program tersebut belum disosialisasikan kepada seluruh stakeholder , terutama kepala daerah, lintas kementerian, organisasi guru, dan lainnya. Sekolah lima hari pun terancam gagal sebab Kemendikbud tidak memegang kendali sekolah. Sebab, sekolah di bawah kendali pemerintah daerah dan Kementerian Agama. “Bagaimana bisa jalan bila banyak kepala daerah yang menolak pemberlakuan Permendikbud No 23/2017 tentang Hari Sekolah dan PP No 19/2017 tentang Guru,” ujarnya.

Dia pun sepakat jika Kemendikbud harus berkoordinasi dengan kementerian lain. Terutama Kemendagri, sebab program pendidikan akan bisa jalan jika ada political will dari kepala daerah. Sementara yang terjadi di lapangan, kata dia, gubernur membuat surat edaran kepada bupati/wali kota untuk tidak menjalankan program tersebut.

Lutfi yuhandi/ neneng zubaidah


Berita Lainnya...