Edisi 17-07-2017
Tol Cikampek Macet Parah hingga 2019


JAKARTA– Kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek semakin tak terkendali. Dimulainya proyek pembangunan tol layang (elevated) yang membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat membuat kemacetan di tol terpadat di Indonesia ini semakin menjadi-jadi.

Total panjang megaproyek ini mencapai 36 km. Setelah memulai pekerjaan fisik berupa lajur baru di sisi kiri jalan tol sebelum Lebaran, sejak Kamis (6/7) lalu proyek beralih ke median jalan untuk pembangunan pilar tol layang. Imbasnya kemacetan parah semakin panjang. Upaya PT Jasa Marga selaku pengelola tol melakukan rekayasa lajur pun tak banyak berarti.

PT Jasa Marga mengakui, kemacetan parah ini kemungkinan masih terus terjadi hingga proyek berakhir pada 2019 mendatang. Selain adanya proyek tol Jakarta-Cikampek II (elevated), kemacetan di ruas ini makin sulit dihindari karena terdapat tiga proyek lain yang bersamaan pengerjaannya, yakni light rail transit (LRT) Jakarta (Km2)- Bekasi Timur (Km 18), kereta cepat Jakarta- Bandung, dan jalan tol Cibitung-Cilincing di Simpang Susun Cibitung Km 25.

Dari pengamatan KORAN SINDO, kemacetan akibat proyek ini bahkan merembet hingga jalan masuk (on ramp) di beberapa titik seperti di daerah Cikunir. Meski terdapat tujuh lajur dengan satu lajur darurat, tol Jakarta- Cikampek di titik ini sangat padat. Titik ini merupakan pertemuan lalu lintas dari arah Jatiasih (selatan) dan Cakung (utara) lewat JORR. Penyempitan lajur mulai terjadi di Km 25 hingga Km 26 (Cibitung).

Meski begitu kepadatan kendaraan telah mengular dari Gerbang Tol Cikarang Utama di Km 29, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi hingga di Km 9, Kelurahan Cikunir, Kota Bekasi. Kemacetan terjadi di kedua arah. Kemacetan panjang terjadi karena pengendara harus mengambil kartu elektronik dan membayar tagihan tol di Gerbang Tol Cikarang Utama.

Kondisi ini diperparah dengan adanya penyempitan jalan di sekitar Km 25. Di titik ini, lajur empat atau lajur cepat di tiap arah ditutup petugas sebagai akses masuk untuk alat berat guna menghancurkan median jalan. Median jalan berupa movable concrete barrier (MCB) dibongkar petugas untuk dibangun tiang pancang atau pilar tol Jakarta- Cikampek II.

“Sekarang macetnya tambah parah, bisa lebih dari 3 jam tidak bergerak,” kata Mirza, 30, salah satu pegawai Setwan DPRD Kabupaten Bekasi kemarin. Menurut Mirza, biasanya untuk pulang ke rumah dari kantornya di Cikarang Pusat dia membutuhkan waktu 1 jam. Namun setelah dimulainya lagi proyek tol layang ini, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumahnya di Perumnas III Bekasi Timur bisa mencapai 4 jam.

Kepala Humas Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Handoyono mengakui imbas pengerjaan megaproyek ini adalah kemacetan. Proyek pemerintah pusat ini juga direncanakan bakal selesai pada 2019 mendatang. Meski begitu, kata dia, pembangunan yang dilakukan pemerintah semata- mata untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Setiap pembangunan pasti ada dampaknya, kami mohon masyarakat bersabar, proyek ini untuk meminimalkan kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek nantinya,” ujar dia. Handoyono mengungkapkan, pemasangan barrier seperti di Km 25 sampai 25+500 dimaksudkan agar pengendara bisa melintas dengan leluasa.

“Kita juga sudah bangun beberapa lajur baru arah Cikampek dan Jakarta sebagai pengganti lajur empat yang digunakan untuk membangun tol Jakarta-Cikampek elevated,” jelasnya. AVP Corporate Communications Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan beban lalu lintas yang dihadapi jalan tol Jakarta-Cikampek saat ini sangat tinggi.

Kepadatan kerap terjadi di jalan tol yang lalu lintas harian rata-ratanya (LHR) mencapai 590.000 kendaraan tersebut. “Rasio jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan (V/C) di beberapa ruas di jalan tol Jakarta-Cikampek sudah mencapai 1,3 yang artinya kondisi arus lalu lintas sangat sensitif terhadap gangguan lalu lintas,” kata Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta kemarin.

Pembangunan jalan tol layang ini dikerjakan oleh anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC). Untuk membantu meminimalkan dampak kemacetan akibat pengerjaan empat proyek yang bersamaan, pelaksanaannya dibantu konsultan manajemen konstruksi agar lebih terintegrasi.

Pakar infrastruktur transportasi Universitas Pancasila (UP) Jakarta Herawati Zetha Rahman menilai kemacetan bisa diatasi jika ada perencanaan dengan baik. “Mestinya ada rekayasa lalu lintas. Ini untuk menghindari dampak lain pembangunan tersebut,” kata Hera. Dia menyarankan rekayasa yang dimaksud, yaitu mengalihkan jalur mana yang bisa dilalui sebagai pengganti ketika pembangunan dilaksanakan.

Dengan demikian pengguna jalan lain tidak merasa terganggu atau dirugikan. “Perlu membuka jalur alternatif dan ada kepastian kapan jadwal pembangunan selesai,” kata dia. Pengamat Transportasi Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan pembatasan truk bisa menjadi solusi mengurangi kemacetan. “Pada jam jam tertentu truk dilarang melintas.

Sehingga kemacetan bisa di kurangi,” tutur Yayat. Baginya kemacetan yang terjadi di ruas tol itu merupakan imbas kebijakan lama yang tak memikirkan banyaknya kendaraan serta pertumbuhan masyarakat. Sehingga ketika pemerintah saat ini melakukan pembangunan, efeknya jadi lebih berasa. Selain melakukan pembatas terhadap jam operasional truk, pemerintah juga disarankan untuk mengurangi kepadatan dengan rekayasa lalu lintas.

Cara ini dinilai menjadi solusi lain untuk mengurangi, salah satunya memperluas sistem ganjil genap di kawasan tol. Selain integrasi dengan moda transportasi lain. Upaya lain adalah dengan bekerja sama dengan Pemkot Bekasi untuk mempercepat operasi dan pengoptimalkan moda trans patriot milik bekasi. “Bisa juga dengan melakukan subsidi, seperti Transjakarta dengan KWK 11 itu,” tuturnya.

Pendapat serupa juga diungkapkan Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit. Dia mengatakan rekayasa bisa dilakukan pemerintah seperti saat melakukan pembangunan MRT di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said, kemacetan di lokasi pembangunan proyek-proyek di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek memang tak bisa dihindari.

Namun pembangunan yang saat ini bersamaan waktunya memang harus segera dituntaskan. Proyek besar ini merupakan tugas pemerintah kepada BUMN sehingga kecil menyedot APBN. “Lebih baik kita membangun daripada terlambat. Risikonya memang ada kemacetan, tapi sementara untuk efek jangka panjangnya bagus. Kita tidak bisa melarang karena industri kendaraan terus tumbuh,” jelas dia.

abdullah m surjaya/ r ratna purnama/heru febrianto/yan yusuf





Berita Lainnya...