Edisi 17-07-2017
Kantor PPP Djan Faridz Dilempari Batu


JAKARTA– Sekelompok orang tidak dikenal melakukan pelemparan batu ke Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari kemarin.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Humphrey Djemat mengungkapkan, kantor tersebut diserang oleh puluhan orang yang datang dengan menggunakan mobil dan sepeda motor. “Diperkirakan yang datang itu 80 orang,” ungkap Humphrey di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut dia, berdasarkan pantauan dari rekaman closed circuit television (CCTV)‎, puluhan orang tersebut terlihat mendorong-dorong pintu gerbang yang terkunci sambil meneriaki orang di dalam kantor sembari melempar batu. “Di sini ada CCTV, jadi tidak akan ada kesulitan saya rasa,” ujarnya.

Humphrey mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dia pun berharap polisi dapat segera melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tak diketahui tersebut. Dengan begitu akan memberikan efek jera sehingga kejadian serupa tak terulang lagi. “Kami sudah laporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dan nanti akan ke Polda Metro Jaya,” ucapnya.

Humphrey pun meyakini jika pelemparan batu itu terkait konflik internal PPP. Hal tersebut terindikasi dengan datangnya pengacara dari kubu Romahurmuziy alias Romi ke Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. “Ini memang ada kaitannya dengan konflik PPP, karena pada saat pertama datang itu ada pengacaranya dari Romahurmuziy yang namanya Adrawi, yang sering juga ketemu di pengadilan.

Dia bawa dokumen mungkin mau nunjukin bahwa dia punya putusan pengadilan dan dia berhak untuk kantor ini, dan fotonya ada,” ujarnya. Tidak hanya itu, bukti lain adalah adanya saksi yakni penjaga kantor yang sempat bertanyakepada salahsatuorangpada saat peristiwa pelemparan batu itu terjadi. Orang yang ditanya tersebut mengaku anak dari salah satu koleganya.

“Ada satu lagi dari pihak penjaga kami yang ngobrol denganmereka, ternyata di situ ada namanya Andika Suharso Monoarfa, karena dia sendiri bilang waktu ditanya penjaga, dia bilang Saya Andika anaknya Suharso Monoarfa , jadi dia sendiri ngaku. Nah , itu nanti kita liat di CCTV. Kalau dilihat, petunjuk ini ada kaitannya dengan konflik PPP dan kaitan Romahurmuziy,” katanya.

Sementara itu, Nong Lea, 17, salah seorang yang mengaku korban akibat pelemparan batu berencana melakukan visum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nong Lea merupakan petugas jaga di Kantor DPP PPP dan mengaku terkena lemparan batu sehingga terluka di bagian wajah, tepatnya di bawah mata. “Ini kena lemparan batu.

Mereka memaksa buka pagar, ada yang mau lempar dan lempar batu,” ungkapnya. Nong Lea yang sudah bertugas sejak 2016 itu mengatakan, sudah tiga kali penyerangan selama dirinya bekerja di kantor tersebut. “Habis ini ke RSCM, visum. Jadi sudah tiga kali penyerangan. Ini dua kali saya bertugas,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, pelemparan batu yang dilakukan sekelompok massa tak dikenal ke arah Kantor DPP PPP itu mengakibatkan beberapa kerusakan, khususnya di bagian kaca. Kaca yang terpasang di bagian kiri dan kanan gedung itu terlihat berlubang serta retak. Begitu pula dengan kanopi gedung yang terbuat dari kaca, juga terlihat retak.

Bahkan serakan pecahan kaca masuk hingga dalam gedung. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Kubu Romi, Arsul Sani, menepis tuduhan yang menyebut pihaknya sebagai aktor intelektual di balik penggerudukan Kantor DPP PPP. Menurut dia, penggerudukan tersebut merupakan suara akar rumput partai yang meminta PPP Djan Faridz untuk berhenti menduduki kantor DPP PPP.

“Pak Romi tidak tahu soal peristiwa itu, kami semua tahunya banyak kader yang jengkel karena Djan cs sudah diminta baik-baik tidak pernah respons,” ujarnya. Dia mengatakan, satu-satunya legalitas kepengurusan PPP Djan Faridz adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 601/2015 dan tidak pernah mendapatkan SK Menkumham.

Putusan kasasi tersebut telah dibatalkan MA dengan putusan PK No 79/2017 pada Juni 2017. “Sehingga, tidak ada lagi apa pun yang dimiliki oleh Djan Faridz cs untuk terus mengklaim diri sebagai pengurus DPP PPP dan menduduki kantor pusat PPP di Jalan Doponegoro tersebut.

Bahwa selain dibatalkannya legalitas Djan Faridz cs tersebut oleh putusan PK MA, PT TUN Jakarta juga menolak gugatan Djan Faridz cs untuk membatalkan SK Menkumham tentang kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 di bawah Ketua Umum HM Romahurmuziy (Romi). Sehingga, SK Menkumham tentang kepengurusan DPP PPP di bawah Romi tersebut sah sepenuhnya,” katanya.

agie permadi/ mula akmal

Berita Lainnya...