Edisi 17-07-2017
Minim Kinerja, Kenaikan Gaji DPRD DKI Dianggap Tak Tepat


JAKARTA –DPRD DKI Jakarta bakal mengalami kenaikan gaji Rp22 juta hingga Rp30 juta pada Agustus mendatang.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diperkirakan selesai akhir bulan ini dinilai tidak perlu melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Atas kenaikan gaji ini, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai kenaikan gaji DPRD DKI sangat tidak tepat.

Masyarakat dapat melihat setidaknya dalam periode kali ini kinerja anggota legislatif bisa dikatakan tidak berhasil. Beberapa anggota DPRD tersangkut kasus dugaan korupsi. Bahkan, di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru prestasinya minim.

“DPRD belum berpihak pada rakyat saat banyak penggusuran terjadi seperti Kampung Pulo, Bukit Duri, Kalijodo, Pasar Ikan, dan sebagainya. Terhadap reklamasi juga tidak tegas,” ujar Nirwono kemarin. Seharusnya DPRD DKI melakukan survei secara terbuka, introspeksi diri, dan transparan pada masyarakat terkait tingkat kepuasan kinerja DPRD selama ini.

“Tidak ada sama sekali jaminan dengan kenaikan tunjangan nanti anggota DPRD tidak terlibat korupsi. Masih banyak celah yang bisa mereka lakukan seperti lobi-lobi atas raperda,” katanya. Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengungkapkan, kenaikan tunjangan anggota DPRD sekitar 20% dari pendapatan saat ini yang mencapai Rp70 juta dengan rincian beberapa pos tunjangan, yakni uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses.

“Yang terbaru ada tunjangan opera sional reses. Itu besarannya tujuh kali uang representasi,” ujarnya. Uang reses hanya bisa diterima jika anggota dewan mengikuti reses yang jadwalnya sudah ditetapkan yakni tiga kali dalam satu tahun. Dalam menetapkan kenaikan melalui perda akan diambil kenaikan untuk kelompok daerah dengan keuangan tinggi.

“Di peraturan pemerintah (PP) kan maksimal lima kali tunjangan yang sekarang. Kita pakai kriterianya daerah intensitas tinggi. Tinggi ber arti tujuh kali uang representasi,” ucapnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, saat ini Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRDsedang menghitung besaran upah yang mesti dinaikkan sebelum menyusun Raperda tentang kenaikan gaji tersebut.

Berdasarkan PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pemimpin dan Anggota DPRD yang menjadi dasar pembuatan Perda kenaikan gaji DPRD DKI, ada dua jenis tunjangan upah yang mesti dinaikkan yakni upah komunikasi dan upah operasional reses.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, pembuatan raperda tidak perlu menunggu waktu lama lantaran hanya dua jenis pasal yang diubah dan tidak perlu melalui proses RDPU. “Ya akhir Juli ini rampung. Kenaikan kira-kira Rp22 juta untuk anggota dan Rp30 juta untuk wakil seperti saya,” ujar Taufik.

bima setiyadi


Berita Lainnya...