Edisi 17-07-2017
PT DGI Bakal Dijerat TPPU


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerapkan pasalpasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka PT Duta Graha Indah (DGI).

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan, PT DGI yang sudah bersalin nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering (NKE) Tbk sudah ditetapkan sebagai korporasi tersangka dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran (TA) 2009-2010.

Dia juga membenarkan, surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama perusahaan tersebut sudah diteken pimpinan KPK pada Rabu (5/7). Bahkan, menurut Agus, proses penyidikan sudah dimulai dengan cara pemeriksaan saksi-saksi. Saksi pertama yang diperiksa KPK adalah mantan Komisaris PT DGI Sandiaga Salahuddin Uno pada Jumat (14/7).

”Ya sudah dimulai penyidikannya. Iya, (Sandiaga) jadi saksi, tersangkanya PT DGI,” kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, akhir pekan lalu. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) ini membeberkan, ke depan masih akan diperiksa sejumlah saksi lain.

Menurut Agus, untuk pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi RS Universitas Udayana tersebut, potensial diterapkan pidana lain, yakni penerapan pasal- pasal dalam UU TPPU. ”Jadi nanti Anda ikut saja. Mudah-mudahan yang pertama ini sukses. Nanti akan diikuti, ya kalau menersangkakan korporasi kan pasti ada TPPU yang akan diinikan (diterapkan),” ujarnya.

Agus membenarkan, dalam pengadaan RS Universitas Udayana tersebut negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp30 miliar. Dia mengakui, dalam kasus ini uang hasil kerugian negara tidak hanya dinikmati perusahaan saja, tapi juga orang-perseorangan. Penerapan pidana korporasi terhadap PT DGI dengan disertai rencana TPPU tersebut memang bertujuan untuk pengembalian kerugian negara.

”Ya (penerapan TPPU untuk kembalikan kerugian negara), nanti Anda ikut saja,” paparnya. Dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan RS ini, negara diduga dirugikan sekitar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar dari nilai proyek Rp138 miliar. Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk Djoko Eko Suprastowo membenarkan, saat ini KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap perseroan.

Pemeriksaan terkait dengan proyek pembangunan RS Universitas Udayana yang dikerjakan perseroan pada 2009-2010. Dia menyampaikan, memang pengerjaan Gedung RS Universitas Udayana tersebut sudah selesai dan diserahkan perusahaannya kepada pemberi kerja sesuai dengan kontrak.

Bahkan saat ini gedung tersebut telah digunakan pihak Universitas Udayana sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. ”Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK, perseroan akan bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi- informasi yang dibutuhkan KPK terkait proses yang sedang berjalan saat ini,” kata Djoko melalui siaran pers yang diterima KORAN SINDO.

Pria yang menjabat sebagai direktur utama sejak 2016 itu melanjutkan, perusahaan terus memberikan dukungan dan akan turut berpartisipasi bersama KPK dalam mewujudkan tata kelola bisnis yang baik (good corporate governance) dan membuat dunia bisnis di Indonesia semakin baik dan tepercaya.

sabir laluhu

Berita Lainnya...