Edisi 17-07-2017
Pansus Minta Aturan Penyadapan Diperjelas


JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang (Pansus RUU) Antiterorisme DPR meminta pemerintah untuk memperjelas dan menyempurnakan konten aturan penyadapan.

Meski antara pemerintah dan pansus telah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang pasal penyadapan, tetapi perlu disempurnakan secara tegas agar aturan terkait penyadapan terduga teroris tidak menyalahi aturan.

“Lembaga yang mengizinkannya, lama waktu penyadapan dan pertanggungjawabannya, serta persyaratan penyadapannya harus diatur jelas,” kata Ketua Pansus RUU Antiterorisme DPR Muhammad Syafii di Jakarta, kemarin. Syafii mengungkapkan, dalam aturan yang sudah ada saat ini, izin penyadapan jelas dari pengadilan negeri.

Kemudian batas waktu penyadapan hingga satu tahun dan melaporkan hasil penyadapan kepada penyidik dan Menkominfo. Jika merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adanya aturan penyadapan selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh di bawah level UU. Hal ini pun, lanjutnya, sesuai dengan Putusan MK No 5 Tahun 2010.

Yakni ada hal-hal yang harus dipenuhi. “Misalnya spesifikasi alat perekam, tujuan merekam, identitas yang merekam, dan kapan pelaksanaannya. Kemudian rekaman tidak boleh ditunjukkan kepada siapa pun, tidak boleh dibocorkan dengan alasan apa pun, disewakan, dan diperjualbelikan,” ujarnya.

Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR Arsul Sani mengatakan, kajian dari Pansus RUU Antiterorisme menyimpulkan bahwa penyadapan secara garis besar dibedakan atas penyadapan dalam rangka penegakan hukum dan penyadapan dalam kerangka intelijen.

“Kajian yang ditemukan pansus di banyak negara yang demokrasinya maju, untuk melakukan penyadapan dalam kerangka penegakan hukum, maka harus mendapat izin dari pengadilan. Tidak ada pembedaan mekanisme penyadapan, kendati kasusnya berbeda. Untuk semua tindak pidana tidak dibedakan.

Kalau korupsi, terorisme, narkotika, semua harus dengan penetapan pengadilan,” katanya. Akan tetapi berbeda jika penyadapan dalam kerangka kegiatan intelijen. Menurut dia, dalam kajian pansus, tidak semua negara bahkan banyak negara yang melakukan penyadapan dalam rangka intelijen, tidak memerlukan izin atau penetapan pengadilan.

“Nah, dari temuan atau kajian itu, maka DPR harus menentukan sikap bersama dengan pemerintah. Tentang kebijakan hukum terkait dalam penyadapan ini. Kalau, misalnya, kebijakan hukumnya itu, kita kalau mau menyadap dalam penegakan hukum harus dengan penetapan pengadilan. Ini harus berlaku untuk semua, yang terkait dengan penegakan hukum,” paparnya.

rahmat sahid