Edisi 17-07-2017
APBD Perubahan DKI Diprediksi Rp72 Triliun


JAKARTA - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 DKI Jakarta belum dapat diketahui kapan akan ditetapkan. Anggaran sebesar Rp72 triliun ini masih tergantung pada pendapatan dan penggunaan dana light rail transit (LRT) Velodrom- Kelapa Gading.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, rencana penyerahan dokumen APBD Perubahan 2017 ke DPRD DKI pada pekan lalu tidak jadi dilakukan lantaran masih harus ada yang disisir mulai dari anggaran yang tidak terserap pada APBD murni 2017 ataupun pendapatan yang akan dibelanjakan atas usulan kegiatan pengguna anggaran.

”Pekan ini kami harapkan rampung dan segera dibahas oleh DPRD DKI. Angkanya belum pasti, ya sekitar Rp72 triliun lebih besar Rp2 triliun dari APBD 2017. Tapi masih kami cek semua posko pendapatan, dana perimbangan, dan sebagainya. Termasuk kegiatan yang tidak terlaksana,” kata Tuty kemarin.

Penghitungan dan pengecekan pendapatan tersebut, lanjut Tuty, dikarenakan banyak usulan kegiatan yang harus dikerjakan dengan anggaran cukup besar. Misalnya saja proyek infrastruktur LRT, mass rapid transit (MRT). Khususnya proyek Asian Games 2018. Untuk LRT, kata Tuty, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang menjadi pelaksana pembangunan mengusulkan dana sebesar Rp3,5 triliun.

DKI menganggap usulan tersebut terlalu mahal dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengauditnya. ”Ya kita minta diaudit. Pokoknya kita kejar secepatnya sesuai jadwal,” ungkapnya. Mengenai kenaikan gaji anggota DPRD DKI, Tuty menyatakan, kenaikan tersebut seharusnya secara stimultan langsung diberikan setelah rancangan peraturan daerah (raperda) yang dibahas saat ini selesai.

Artinya, apabila target akhir Juli ini raperda tentang kenaikan gaji tersebut rampung, anggaran perubahan mengakomodasi anggaran tersebut. ”Kita sudah antisipasi. Ya besarannya tunggu raperda,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik optimistis bila APBD Perubahan 2017 dapat rampung pada akhir Agustus ini.

Terpenting, eksekutif mengirimkan dokumen RAPBD 2017 sebelum pekan ketiga bulan ini. ”Kalau sudah sampai ke DPRD itu bisa cepat bisa lambat. Tergantung usulan kegiatan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kami masih tunggu dokumennya diserahkan oleh eksekutif,” ungkapnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) itu menyatakan tidak akan begitu saja menyetujui usulan kegiatan meski terkait dengan perhelatan Asian Games 2018. Misalnya LRT sebesar Rp3,5 triliun. Sebab anggaran tersebut cukup besar dan pada tahun sebelumnya sudah pernah diberikan. Apalagi saat ini Pemprov DKI menilai ada kemahalan. ”Ya jangan melampaui target pendapatan, susun rencana kegiatan prioritas,” ungkapnya.

bima setiyadi


Berita Lainnya...