Edisi 17-07-2017
Parpol Serahkan kepada Presiden


JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Kerja kembali menggelinding. Bahkan isu pergantian itu disebut-sebut bakal segera terealisasi.

Menanggapi hal itu, partaipartai politik (parpol) menyerahkan sepenuhnya pergantian tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, partainya tetap menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle Kabinet Kerjanya.

“Kami hanya bisa memberikan saran kepada Pak Jokowi tentang reshuffle Kabinet Kerja-nya karena kami tidak tergabung dalam pemerintahan,” ungkap Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin. Menurut dia, yang harus diperbaiki dalam reshuffle oleh Jokowi adalah manajemen pemerintahan. Bukan mengganti orang, tapi kalau ingin mengganti orang, silakan.

“Itu hak Presiden, kita tidak bisa menghalangi untuk mengganti pembantu Presiden,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Menurut dia, partainya memilih menyerahkan keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi dan tak mau mengerecoki karena itu merupakan hak prerogatif Presiden.

“Reshuffle kabinet itu sepenuhnya merupakan kedaulatan Presiden. Apa pun yang akan diputuskan Presiden di dalam reshuffle yang akan datang dan kapan pun reshuffle dilaksanakan, kami akan hormati, karena itu hak prerogatif Presiden, kami tak mau ikut campur,” ungkapnya.

Mengenai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang melakukan kritik terhadap partai koalisi pemerintah yang dianggap mulai tak satu suara dalam perjalanannya, salah satunya adalah PAN, Eddy membantah isu tersebut. Menurut dia, PAN dan seluruh jajarannya tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kita tetap komit kepada pemerintah sebagai partai pendukung pemerintah,” tandasnya. Bahkan, Eddy menegaskan, siap duduk bareng dengan partai pendukung koalisi pemerintah Jokowi mengenai sikap dan pandangannya ke depan. “Dalam hal ini kita membuka ruang diskusi, antara lain dalam penyelesaian RUU Pemilu, itu kan kita juga melakukan diskusi sehingga terbentuk 5 paket,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meyakini, menteri yang berasal dari partainya tak akan terkena reshuffle. “Sejauh ini kami yakin tidak akan dicopot (reshuffle ),” kata Daniel. Menurut Wakil Ketua Komisi IV itu, hingga saat ini menteri yang berasal dari PKB memiliki kinerja yang baik dan sejalan dengan pemerintah.

“Selain kinerjanya sudah sesuai, sampai saat ini belum ada pembahasan dengan PKB. Biasanya bila ada perubahan kan partai koalisi diajak bicara dan diberi tahu,” ujarnya. Wakil Sekretaris Jenderal DPPPartaiGolkarTBAceHasan Syadzily menyatakan, Presiden Jokowi memiliki hak untuk menilai kinerja para pembantunya.

“Soal reshuffle kabinet dan evaluasi terhadap kinerja kabinet kami memandang bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Bagaimanapun Presiden memiliki hak untuk melakukan penilaian atas kinerja para pembantunya,” tandasnya. Selain itu, menurut Ace, setiap partai pendukung pemerintah idealnya memiliki sikap yang sama dengan pemerintah terkait dengan berbagai kebijakan politik.

“Memang fatsunnya setiap parpol yang mendukung dan menjadi bagian dari pemerintah itu memiliki kesatuan langkah dan sikap dalam hal kebijakankebijakan politik tersebut,” kata Ace. Dia pun berharap, semua parpol dapat berjalan bersama dengan pemerintah.

kiswondari/ Okezone






Berita Lainnya...