Edisi 17-07-2017
Pemblokiran Tak Selesaikan Radikalisme


JAKARTA – Langkah pemerintah memblokir 11 domain name system (DNS) milik Telegram dinilai tidak menyentuh akar permasalahan menyebarnya paham radikalisme.

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak akan memblokir media sosial lain. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengaku kecewa atas langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram.

Menurutnya, yang pantas diblokir pemerintah adalah konten yang salah di aplikasi tersebut, bukan menutup aplikasinya. “Jadi cara-cara otoriter dalam era demokrasi tidak tepat karena akan merugikan. Kalau ada hal-hal yang salah, yang salahnya yang diproses, jangan rumahnya yang ditutup, gitu .

Aplikasi Telegram merupakan bagian dari perkembangan zaman,” ucapnya di Jakarta kemarin. Zulkifli juga menilai pemerintah harus lebih objektif mengambil keputusan. Karena aplikasi yang diblokir bisa bermanfaat bagi sejumlah masyarakat Indonesia. “Telegram, sama seperti Facebook dan Instagram, punya banyak pengguna di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Sukamtamengatakanpemerintah belum membuat aturan berupa peraturan pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs atau aplikasi berbasis elektronik. Atas dasar hal tersebut, menurutnya, pemblokiran kerap memunculkan kegaduhan daripada penyelesaian tuntas.

Sebaliknya anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi menilai langkah pemerintah sudah tepat memblokir Telegram. Pasalnya pemilik Telegram tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap 17.000-an konten yang membahayakan NKRI. “Dan utamanya iktikad Telegram yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, yang artinya memang tidak berniat memberikan kontribusi komersial seperti pajak,” ucapnya.

Peneliti ekstremisme, terorisme, dan pergerakan Islam Maarif Institut Saefudin Zuhri menilai langkah menutup media sosial tidak menyentuh akar permasalahan menyebarnya paham radikalisme. Bahkan tindakan itu dapat menimbulkan permasalahan baru.

“Menurut saya, di era digital ini semua orang dari latar belakang mana pun memanfaatkan medsos (media sosial). Jika pemerintah menutup medsos, itu kontraproduktif dengan jihad kami,” kata Saefudin Zuhri.

Medsos Lain Tak Ditutup

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak akan menutup media sosial lain menyusul diblokirnya Telegram. Kepala Negara mengatakan, kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan perusahaan aplikasi media sosial dan layanan pesan instan telah dilakukan untuk memberantas akun-akun terorisme.

Karena itu langkah pemblokiran Telegram tidak akan diikuti dengan penutupan media sosial yang lain. “Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak,” ucap Presiden di Jakarta kemarin. Dia menerangkan, masih banyak aplikasi lain yang masih dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi.

Jokowi menegaskan, pemerintah menutup Telegram karena aplikasi tersebut dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. “Pemerintah kan sudah mengamati lama dan kita, negara ini, mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan,” sebutnya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan bahwa pemblokiran aplikasi Telegram salah satu rekomendasi dari pihaknya. Hasil analisis pihak kepolisian menunjukkan Telegram banyak digunakan kelompok-kelompok radikal atau teroris karena dianggap aman dan lapang.

Aman di sini karena memiliki fitur enkripsi dan lapang karena bisa menampung ribuan member untuk penyebaran doktrin atau radikalisasi. Menurut Kapolri, fitur enkripsi itu mempersulit kerja intelijen siber Polri untuk menyadap percakapan kelompok radikal dan mengantisipasi aksi mereka.

“Grup di Telegram bisa menampung hingga 10.000 orang dan mampu menyebarkan paham-paham di sana. Akhirnya terjadilah fenomena yang disebut lone wolf serta self radicalization, yaitu radikalisasi melalui media online ,” jelasnya.

neneng zubaidah/ binti mufarida/ mula akmal/ kiswondari/ rahmat sahid