Edisi 17-07-2017
Pencetakan Lamban, Blangko E-KTP Menumpuk


JAKARTA – Penyelesaian kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tak kunjung berakhir. Meskipun blangko e-KTP telah tersedia, kini muncul masalah baru berupa kelambanan proses pencetakan di daerah.

Akibatnya jutaan blangko e-KTP yang telah didistribusikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menumpuk dan belum tercetak. Hingga Juni lalu blangko e- KTP yang telah terdistribusi mencapai 5.985.000. Namun sampai bulan Juni pencetakan belum mencapai 50% dari total blangko yang telah didistribusikan.

“Pencetakan di daerah sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 sejumlah 1.616.917 keping atau baru 27% blangko terpakai. Data kami menunjukkan masih ada 4.368.083 keping blangko di daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, pada awal tahun ini setidaknya terdapat 4,5 juta data e-KTP yang telah direkam, tetapi belum tercetak.

Selain itu masih ada sejumlah masyarakat yang belum merekam. Tjahjo mengatakan sisa blangko yang tersedia di pusat saat ini kurang lebih 1 juta keping. Lebih lanjut dia mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 22 kabupaten/kota yang pencetakannya masihdibawah15 keping.

“Ditjen(DirektoratJenderal) Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kemendagri meminta pemerintah provinsi memonitor perkembangan kabupaten/ kotanya,” ujardia. Politikus PDI Perjuangan itu juga mengimbau dinas dukcapil kabupaten/kota yang memiliki kesulitan pencetakan untuk segera melaporkan ke Dukcapil Kemendagri.

Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Dia mengakui masih ada beberapa kasus di daerah yang menghambat. Pemerintah terus melakukan monitor untuk terus memperbaikilayanan.“ Indonesiakan besar, revolusi mental masih memerlukan waktu,” tuturnya. Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengakui data bulan Juni pencetakan masih di angka 27%.

Namun memasuki pertengahan bulan Juli ini sudah mulai meningkat cakupan pencetakannya. “Pada pertengahan Juli ini sudah meningkat 40%,” katanya. Zudan mengatakan hal ini disebabkan bermacam-macam persoalan. Setiap daerah memiliki persoalan berbeda-beda, mulai kendala teknis sampai sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Misalnya ada persoalan keterbatasan mesin printer sehingga memperlambat pencetakan. “Ada kendala daerah yang sering mati listrik. Ada daerah kehabisan tinta dan sedang menunggu kiriman dari distributor. Ada SDM-nya dipindah ke luar dukcapil. Pokoknya kompkeks. Maklum 514 kabupaten/kota dan lebih dari 6.000 kecamatan,” urainya.

Mantan Penjabat Gubernur Gorontalo itu mengatakan pemerintah telah mengeluarkan regulasi agar pemerintah daerah juga membantu memaksimalkan pelayanan kependudukan. Menurutnya untuk persoalan teknis seperti listrik, kekurangan sprinter, dan kehabisan tinta, daerah dapat turut serta membantu menggunakan APBD. “Itu bisa dibeli dengan APBD.

Kami di pusat sudah mengantisipasi mulai regulasi sampai implementasi. Tinggal daerah mengeksekusi,” kata dia. Dia mengatakan memang perlu keseriusan para kepala daerah untuk memaksimalkan layanan. Jika tidak dimungkinkan menggunakan APBD dan sangat terdesak bisa meminjam daerah tetangga.

dita angga


Berita Lainnya...