Edisi 17-07-2017
Perppu Ormas Dinilai Kemunduran Demokrasi


JAKARTA – Pro-kontra penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 makin tajam. Kedua belah pihak berpegang teguh pada argumentasi masing-masing tentang perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) itu.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman misalnya, menyesalkan langkah pemerintah menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 itu. Menurut dia, penyusunan UU Ormas tidak dilakukan secara sembarangan. Para anggota Dewan sangat berhati-hati saat membahas pasal yang mengatur mekanisme pembubaran partai dan ormas.

“Kami sangat berhati-hati dalam membuat undangundang,” ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, kemarin. Kehati-hatian itu seperti termaktub dalam pasal yang berisi mekanisme pembubaran sebuah ormas harus diawali dengan melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Bahkan pemerintah juga diperintahkan meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk memulai gugatan hukum.

Bermodal fatwa MA itulah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meminta kejaksaan mendaftarkan gugatan ke pengadilan terkait. Pembubaran ormas baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan. Namun, dengan terbitnya Perppu Ormas, seluruh mekanisme berlapis untuk membubarkan ormas pun dihapus.

Menurut Sohibul, dengan pemangkasan mekanisme melalui perppu tersebut, pemerintah seolah memiliki kewenangan tunggal untuk menafsirkan kelompok mana yang pro dan anti-Pancasila. “Dalam kacamata demokrasi yang kita bangun, saya kira ini kemunduran,” kata Sohibul.

Bukan hanya itu, Sohibul juga menilai bahwa penerbitan Perppu Ormas ini tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa pemerintah mengeluarkan sebuah perppu. “PKS menilai langkah pemerintah menerbitkan perppu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya pemerintah mengajukan amendemen Undang-Undang tentang Ormas meski prosesnya akan memakan waktu lebih lama,” katanya.

Hal senada disampaikan Dewan Pembina Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Indonesia (ILMISPI) Riyanda Barmawi. Dia menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diduga sebagai kelanjutan atas langkah pemerintah yang telah merencanakan pembubaran salah satu ormas Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pada Mei lalu.

Bahkan pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto secara resmi telah mengumumkan proses pembubaran ormas Islam itu. “Kami paham betul bahwa rezim Jokowi sangat takut dengan ormas ini. Salah satu ketakutannya terhadap HTI karena gencar menolak sistem demokrasi Indonesia dan dituding anti-Pancasila,” kata Riyanda dalam sebuah diskusi di Kawasan Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, pemerintah telah mengabaikan aspek hukum dalam isi perppu. Riyanda juga mengklaim tidak ada mekanisme hukum yang diberikan terhadap ormas dan ini menandakan pemerintah lemah dalam berargumentasi secara hukum. “Rezim ini secara terang-terangan akan mengebiri hak berserikat bagi ormas,” tegasnya.

Karena itu Riyanda menyarankan agar Presiden Jokowi mencabut Perppu Ormas. Sebab, kalau tidak, hal itu akan preseden buruk bagi Jokowi dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap elektabilitasnya pada Pilpres 2019. “Saya pikir ini hal yang serius, silakan publik mengambil sikap, apakah Jokowi layak memimpin atau tidak,” pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan telaah dan evaluasi dua perppu yang telah diterbitkan pemerintah tersebut kepada fraksi-fraksi di lembaga legislatif itu. “Nanti akan kami serahkan kepada fraksi-fraksi untuk bisa menelaah dan mengevaluasi,” kata Setya Novanto kemarin.

Setya Novanto mengaku dua perppu sudah disampaikan dan disinggung langsung oleh Presiden. Dia juga merespons pesan yang disampaikan Presiden dengan akan melakukan tindak lanjut ke berbagai fraksi di DPR. Sebelumnya pemerintahberharap Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat segera menjadi undang-undang.

“Mengenai perppu, kan ada Perppu 1 dan Perppu 2, tentunya pemerintah mengharapkan ini bisa segera diundangkan,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/7). Mengenai pertanyaan apakah perppu ini sudah sangat mendesak untuk kepentingan tersebut, Pramono mengatakan bahwa pemerintah penuh pertimbangan, perhitungan, dan kehati-hatian untuk menyampaikan dua perppu itu.

“Karena memang sudah sangat dibutuhkan,” imbuh Pramono. Mengenai Perppu Ormas misalnya, kata Pramono, itu telah dilakukan dan dipersiapkan Menko Polhukam yang kemudian mendapatkan persetujuan Presiden. Sebab hal itu semata-mata untuk kepentingan bangsa. “Tidak ada untuk kepentingan politik.

Ini untuk kepentingan bangsa jangka panjang sehingga kalau kemudian pemerintah menganggap harus ada langkah-langkah untuk itu, untuk kepentingan bangsa jangka panjang,” tegasnya. Mengenai banyaknya kritik atas penerbitan perppu tersebut, Pramonomengatakanbahwahal tersebut bagian dari penguatan langkah yang dilakukan.

“Kami meyakini, kalau semuanya sudah membaca itu, yang ingin kita selamatkan adalah ideologi bangsa. Yang ingin kita selamatkan adalah negara kesatuan bangsa. Yang ingin kita selamatkan adalah republik dalam jangka panjang,” katanya. Hal senada disampaikan Peneliti senior The Wahid Institute Rumadi Ahmad.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, pihaknya cukup mengikuti permasalahan ancaman ideologi bangsa hingga pemerintah mengusulkan diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017. “NU mempunyai perhatian serius terhadap kebangsaan dan ancaman ideologi negara dan ini merupakan bagian tanggung jawab,” kata Rumadi dalam diskusi di Kawasan Senayan,Jakarta, kemarin.

Menurutnya, PBNU mempunyai sejarah besar dalam memerdekakan Indonesia. Oleh karenanya, PBNU juga mempunyai tanggung jawab besar apabila ada ancaman yang berpotensi menghancurkan negara. “Kami mempunyai tanggung jawabuntukmemastikannegara ini berada di koridor kebangsaan, yakni Pancasila,” ujarnya.

dita angga/ sindonews/okezone

Berita Lainnya...