Edisi 17-07-2017
Tarif Baru Taksi Online Belum Efektif


JAKARTA– Pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah taksi online mulai 1 Juli 2017 ternyata belum efektif. Dalam pelaksanaannya di lapangan belum diketahui seperti apa dan bagaimana mengawasinya.

Penerapan tarif baru taksi online mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan tarif baru tersebut memasuki minggu ketiga dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, peraturan itu seharusnya sudah dilaksanakan.

“Kalau tidak dijalankan, mesti ada sanksi. Nah, itu tergantung dari Kementerian Perhubung an (Kemenhub) apakah berani memberikan sanksi atau tidak. Kalau tidak, ya jadi macan ompong saja,” ujar Tulus, kemarin. Dia menyarankan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman sebaiknya Kemenhub menjelaskan lebih jauh mengenai peraturan tarif batas bawah dan batas atas untuk angkutan berbasis aplikasi.

Permenhub tentang taksi online dikeluarkan dengan maksud yang baik yakni menciptakan persaingan sehat atau dengan kata lain kesetaraan antara taksi konvensional dengan taksi online . Polemik taksi online juga terus bergulir. Sejatinya, kebutuhan akan operator atau per usahaan taksi kedepan adalah yang patuh hukum dan peraturan berlaku serta memang dedicated untuk melayani konsumen.

Taksi online seharusnya memiliki kepatuhan soal persyaratan penyesuaian STNK, kewajiban uji KIR, ketersediaan pul, dan lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono meng ungkapkan, yang menjalankan peraturan tersebut bukan hanya Polri, tapi institusi lain juga terlibat seperti Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan instansi lainnya. “Kalau Polri sudah melakukan, tapi berapa yang sudah ditindak saya belum mendapatkan laporannya.

Pemberlakuannya kan belum sebulan. Biasanya rekapan itu setiap satu bulan,” katanya. Untuk memudahkan perizinan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meluncurkan perizinan online untuk taksi online di Jabodetabek. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, tujuan pemanfaatan aplikasi perizinan online yaitu memudahkan perusahaan pemilik armada taksi online dalam mengajukan permohonan izin penyelenggaraan dan izin operasional kendaraan.

“Ini memudahkan perusahaan mengawasi status izin ken daraan yang bergabung,” ujar Bambang di Kantor BPTJ, Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin. Sistem ini juga memudahkan Kemenhub untuk mengontrol taksi online di lapangan, mengatur ketersediaan ang kutan sewa khusus sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, memutus praktik pungutan liar (pungli) di bidang perizinan angkutan jalan.

Beberapa perizinan yang dapat diurus melalui sistem ini antara lain izin penyelenggaraan, realisasi kendaraan baru atau penambahan, perema jaan kendaraan, per panjangan izin penyelenggaraan, perpanjangan izin kartu pengawasan (KPS), cetak ulang penyeleng garaan, cetak ulang KPS, dan perubahan data perusahaan.

“Keunggulan sistem online perizinan lainnya yakni nontunai, di mana sistem telah diintegrasikan dengan sistem informasi PNBP online Kementeri an Keuangan, sehingga operator angkutan langsung menerima e-billing PNBP melalui email danbisamembayarlang sung tanpa harus ke Kantor BPTJ,” kata Bambang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, melalui sistem ini Kemenhub selaku regulator bisa mengetahui jumlah taksi online yang beroperasi saat ini. Dia me nargetkan Desember 2017 seluruh perusahaan pemilik taksi online terdaftar sehingga menjadi legal. ”Sekarang kami tidak tahu jumlahnya berapa, apakah 1.213 atau 1.020 unit. Dengan cara ini, kami akan sekaligus melakukan pengawasan,” ujar Budi.

Selain di Jakarta, dia berharap sistem perizinan online juga bisa diterapkan di daerah lain. Budi meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk meng aplikasikan sistem perizinan seperti ini. “Jakarta harus jadi contoh karena jumlah, komplikasi, operator, pengguna, paling banyak di Jakarta. Pasti kami laksanakan di tempat lain. Kami akan aplikasikan system ini di Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan Bali,” ucapnya.

yan yusuf

Berita Lainnya...