Edisi 17-07-2017
Gerindra dan Demokrat Pasang Badan


JAKARTA– Meski sebagian besar fraksi pendukung pemerintah telah berubah sikap dengan ikut mendukung ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20%, namun Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat tetap konsisten memilih 0%.

Sebab, hal itu merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dilakukan serentak. Sementara Fraksi PKS khawatir jika PT tetap 20%, maka calon presiden (capres) berpotensi head to head (hanya dua pasang).

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra Moh Nizar Zahro menyatakan, Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya tetap konsisten atas kesepakatan yang ada di fraksi. Pansus menetapkan ada lima opsi paket isu krusial dan seluruh fraksi menyepakati dalam pandangan mini fraksi.

Komitmen berdasarkan kesepakatan kemarin bahwa yang akan diputuskan adalah melalui proses musyawarah mufakat terlebih dulu. Nizar mengakui bahwa dalam pandangan mini dalam rapat kerja (raker) pada Kamis (14/7), Fraksi Partai Gerindra tidak atau belum menentukan paket apa yang dipilih karena komitmen fraksi-fraksi adalah dalam rangka musyawarah dan mufakat.

“Tapi, dalam rapat paripurna, Fraksi Partai Gerindra konsisten mengambil keputusan yang konstitusional yaitu presidential threshold 0% sesuai dengan UUD 1945 Pasal 6A karena Pileg dan Pilpres 2019 diputuskan serentak,” ucap Nizar kepada KORAN SINDO di Jakarta, kemarin. Bahkan, anggota Komisi V DPR itu mengatakan, Fraksi Partai Gerindra siap mempertahankan presidential threshold 0% sampai dengan voting.

“Sesuai mekanisme, kalau tidak bisa musyawarah mufakat maka harus voting, dan kita siap,” ujarnya. Senada diungkapkan anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto. Dia berpandangan, tumbuh kembangnya demokrasi bangsa tentu harus didasarkan kepada rasionalitas, baik basis logika politik maupun logika hukum.

Keduanya harus diterapkan seiring sejalan. “Dengan putusan MK yang mengharuskan keserentakan antara pileg dan pilpres, maka tidak relevan untuk menetapkan presidensial threshold,” ujar Didik. Dengan putusan MK tersebut, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu, demi hukum, semua parpol mempunyai hak yang sama untuk melahirkan capres dan cawapres sebagai alternatif pilihan bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya di hajatan demokrasi Pemilu 2019 maupun pemilu selanjutnya.

“Tentu, dengan standing itu pula, maka akan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi putra-putra terbaik bangsa untuk ikut memajukan bangsa ini melalui pencalonan sebagai presiden dan wapres (wakil presiden),” katanya.

Karena itu, anggota Komisi III DPR ini menandaskan, seiring dengan tegaknya norma hukum, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional warga negara, maka Fraksi Partai Demokrat akan tetap mempertahankan pilihan pada presidential threshold 0%.

“Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa tidak ada landasan dan tidak relevan untuk menerapkan presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019,” katanya. Sedangkan Presiden PKS Moh Sohibul Iman mengakui bahwa persoalan presidential threshold ini masih menjadi perdebatan yang membuat pembahasan RUU Pemilu stagnan.

Di satu sisi, fraksi-fraksi sudah mencoba meningkatkan angka dari 0% lalu disamakan dengan parliamentary threshold dan terakhir menjadi 10%. Namun, pemerintah tetap memasang 20% sebagai harga mati. “Terakhir, saya ikut hadir dalam lobi-lobi itu. Ketum Hanura Pak OSO langsung dengan Romi (Ketum PPP) minta 10%. Kami ikutilah 10%, kami harap pemerintah mau turun.

Kita sudah naik-naik terus. Ternyata pemerintah enggak mau turunturun,” kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin. Sohibul melihat, nampaknya saat ini pilihannya hanya 10% dan 20% yang didukung oleh pemerintah dan fraksi pendukung pemerintah. Namun, pihaknya tidak putus harapan dan masih membuka jalan komunikasi dengan siapa pun.

“Barusan Pak Lukman Edy memberi tahu besok, Senin, akan ada lobi-lobi lagi,” paparnya. Menurut dia, jika presidential threshold tetap 20%, bukan berarti calon presiden (capres) yang maju akan tunggal. Karena itu masih dimungkinkan antara PKS dan Gerindra untuk berkoalisi karena jumlah kursinya mencukupi.

Kemudian, Demokrat masih bisa menggalang koalisi seperti di Pilkada DKI kemarin. Namun, peluang untuk mencalonkan banyak paslon dan menjadi kecil serta memungkinkan dua pasangan calon saja. “Peluangnya nanti cuma dua calon, artinya dari awal sudah head to head . Tentu ini bagi rakyat kurang memuaskan.

Karena kalau banyak pilihan, itu makin baik. Saya kira begitu,” ujarnya. Meski demikian, pihaknya masih berharap keputusan bisa diambil dengan musyawarah mufakat. Meskipun, jika dilihat peta koalisi partai pendukung pemerintah, maka akan memilih 20% dan akhirnya akan voting atau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

Tampaknya, fraksi pemerintah solid di angka 20%. Jika demikian, lanjutnya, maka PKS akan menerima apa pun hasilnya dan tidak akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk itu, PKS akan berjuang secara politik di DPR saja. “Saya rasa biarkan, misalnya Yusril (Ketua Umum PBB) silakan karena beliau tidak terlibat dalam pembahasan sehingga beliau saya kira legal standing-nya kuat,” ujarnya.

kiswondari



Berita Lainnya...