Edisi 12-08-2017
Kamboja-Laos Memanas


PHNOM PENH – Hubungan Kamboja dan tetangganya, Laos, kian memanas. Kamboja pun memberikan ultimatum agar Laos menarik mundur pasukannya di wilayah yang diperebutkan kedua negara.

Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen memberikan tenggat waktu enam hari kepada Laos untuk menarik mundur 30 Pasukan Bersenjata Rakyat Laos yang memasuki area perbatasan di Distrik Siem Pang, Provinsi Stung Treng, Kamboja, kemarin. Sejak Februari, wilayah itu menjadi wilayah sengketa antara Kamboja dan Laos.

Kamboja mengklaim Distrik Siem Pang sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka. Namun, Laos menyatakan garis perbatasan wilayah itu masih belum jelas. Situasi pun memanas setelah Kamboja membangun jalan raya di wilayah tersebut. Hun Sen mengatakan, penerjunan Pasukan Bersenjata Rakyat Laos hingga melewati Sungai Sekong tidak dapat diterima.

Apalagi, tujuannya ialah untuk mencegah pembangunan jalan raya yang sedang digarap para insinyur militer. Dalam beberapa hari terakhir, Hun Sen menulis surat kepada PM Laos Thongloun Sisoulith. ”Kami ingin Laos menarik mundur pasukannya,” ujar Hun Sen di Istana Perdamaian di Phnom Penh, kemarin, dikutip Phnom Penh Post. ”Laos harus melakukannya tanpa syarat apa pun.

Kami tetapkan tenggat waktu hingga 17 Agustus mendatang. Jika tidak ingin ada masalah, cabut pasukan kalian,” tandasnya. Pembangunan jalan yang akan menghubungkan Provinsi Stung Treng dan Ratanakkiri itu memantik protes dari Laos. Mereka mengirimkan ratusan Pasukan Bersenjata Rakyat Laos dan meminta proyek tersebut dihentikan.

Pasalnya, jalan yang berada di tepi perbatasan itu berada di wilayah yang masih abu-abu. ”Kedua negara belum sepakat mengenai garis perbatasan di wilayah itu. Komisi perbatasan juga belum melakukan pemeriksaan,” ujar seorang sumber dari Kedubes Laos di Phnom Penh.

”Kamboja harus menghentikan pembangunan di sekitar perbatasan itu agar dapat diperiksa panel inspeksi dari kedua negara,” katanya. Kamboja sempat menghentikan penggarapan jalan raya itu pada Maret. Namun, sebulan berikutnya, mereka kembali meneruskan proyek tersebut secara diam-diam. Sejak saat itu, sekitar 30 Pasukan Bersenjata Rakyat Laos menyeberangi Sungai Sekong yang disebut sebagai garis batas alami wilayah kedua negara.

Hun Sen mengaku pernah meminta Sisoulith menarik mundur pasukannya, Mei silam. ”Kami di jajaran tinggi dapat saling memahami dan toleransi, tapi pejabat lebih rendah tidak bisa,” ujarnya. Setelah merasa tidak digubris, Hun Sen kembali menerjunkan jajarannya melakukan pertemuan dengan pejabat Laos.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Kamboja Prak Sokhonn diperintahkan berunding dengan pejabat diplomat tinggi Kedubes Laos di Phnom Penh. Gubernur Stung Treng, Mam Saroeun, juga diinstruksikan bertemu dengan Gubernur Attapeu. Selain itu, Tentara Kerajaan Kamboja dari Divisi 2 Intervensi akan dikerahkan ke wilayah tersebut. ”Jika saudara-saudara sekalian melihat konvoi militer, jangan kaget.

Mereka hanya ingin pergi menuju Stung Treng,” kata Hun Sen. ”Kami tidak bisa membiarkan siapa pun memasuki wilayah kedaulatan negeri ini. Teman adalah teman, tapi ketika teman kita menginjak kepala kita, kita tidak boleh berdiam diri,” paparnya. Ou Virak dari think-tank Future Forum mengatakan, China dapat membantu menyelesaikan sengketa itu.

Dia khawatir sengketa itu akan menimbulkan peperangan. ”China memiliki pengaruh terhadap kedua negara. Jika mereka ingin menyelesaikannya, hanya China yang dapat membantu,” katanya kepada Reuters. Kamboja juga pernah terlibat sengketa perbatasan dengan Thailand pada 2011.

Saat itu, sebanyak 28 orang tewas akibat pertempuran di sekitar Kuil Preah Vihear. Pada 2013, Pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag, Belanda, memutuskan area itu milik Kamboja dan meminta Thailand menarik mundur pasukannya.

muh shamil