Edisi 12-08-2017
Mendagri: Lima Ormas Akan Dibubarkan


JAKARTA - Pemerintah kembali mewacanakan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Ada lima ormas yang masuk daftar untuk dibubarkan dalam waktu dekat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji pembubaran lima ormas tersebut beserta instansi terkait.

Rencana pembubaran dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji dan menyimpulkan bahwa ormas tersebut telah beraktivitas tidak sesuai dengan Pancasila di lima provinsi di Pulau Jawa.

Dia mengklaim memiliki bukti seluruh ormas tersebut tidak sesuai dengan ideologi negara. Saat ini Kemendagri tengah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian, dan kejaksaan. Hasil koordinasi itu nanti akan dilaporkan ke Menko Polhukam Wiranto.

”Masih harus dilihat dulu bukti kesaksiannya, rekaman video, suara, gambar yang membuktikan bahwa dia anti-Pancasila atau ideologi lain atau aktivitas- aktivitas yang tidak sesuai dengan Pancasila,” jelasnya. Namun politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu belum menjelaskan ormas mana saja yang akan dibubarkan tersebut dengan alasan pemerintah tengah meminta klarifikasi dari seluruh ormas tersebut.

Pemerintah melalui Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berwenang membubarkan ormas dengan landasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas yang diterbitkan pada 12 Juli 2017.

Ormas pertama yang dibubarkan adalah H i z b u t Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah beralasan aktivitas HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila . Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mempertanyakan rencana pemerintah yang kembali ingin membubarkan ormas tanpa melalui mekanisme pengadilan ini.

Menurut sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, ormas anti-Pancasila memang perlu dibubarkan, tapi seharusnya mekanisme hukum yang memutuskan apakah sebuah ormas terbukti anti- Pancasila atau tidak. ”Kita akan lihat nanti ormas mana yang akan dibubarkan itu.

Hal yang jelas, harus sesuai dengan mekanisme hukum,” kata Yandri di Jakarta kemarin. Menurut dia, PAN sejak awal sudah menolak terbitnya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas karena di situ menghapus ketentuan tentang perlunya pengadilan sebagai pihak yang menentukan sebuah ormas melanggar atau tidak.

PAN tidak setuju ketika sah tidaknya sebuah ormas dibubarkan diserahkan ke Kemendagri atau Kemenkumham untuk menentukan. ”Seharusnya tidak begitu, kebebasan berserikat dan berkumpul sudah dijamin dalam konstitusi UUD 1945,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mempertanyakan rencana pemerintah membubarkan lima ormas karena itu menunjukkan ada interpretasi sepihak tentang Pancasila. ”Karena pendirian ormas lewat jalur hukum, pembubarannya juga harus lewat mekanisme hukum,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

kiswondari/ Okezone