Edisi 12-08-2017
Anggaran Kotak Suara Transparan Capai Rp240 Miliar


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan kebutuhan pengadaan kotak suara transparan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mencapai Rp240 miliar.

Angka tersebut didapat dari hasil pengalian harga maksimal kotak transparan sebesar Rp200.000 dengan kebutuhan kotak suara baru yang mencapai 1,2 juta kotak. ”Itu perkiraan maksimal (Rp240 miliar),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantornya kemarin.

Menurut dia, angka tersebut bisa berkurang seiring dengan semangat KPU mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam pengadaan logistik Pemilu 2019. Untuk saat ini sudah ada beberapa pilihan harga pengadaan kotak suara transparan. ”Perkiraan kita biaya produksinya Rp200.000 paling mahal.

Nanti kita cari yang paling murah, karena ada juga yang model Rp95.000, Rp120.000. Kan ada, tergantung pilihan kita nanti mau kotak berbahan apa, plastik penuh ketebalannya berapa, terus volume, besarnya berapa, kan masih banyak,” ucap Arief. Meski demikian Arief mengingatkan bahwa perincian anggaran pengadaan kotak Rp200.000 tersebut belum termasuk biaya distribusi kotak menuju daerah pemilihan.

Sebab hal ini dipengaruhi penghitungan perusahaan pengiriman barang yang akan bekerja sama dengan KPU nanti. Arief menambahkan, sesuai dengan perkiraan kebutuhan, kotak suara yang diperlukan untuk memenuhi 700.000-an tempat pemungutan suara (TPS) adalah 3 juta kotak. Saat ini kotak suara yang tersedia baru mencapai 1,8 juta kotak.

”Artinya ya kita harus penuhi yang kurang itu dengan memproduksi baru,” ucap Arief. Arief menambahkan, sesuai hasil rapat internal KPU beberapa waktu lalu, setidaknya ada delapan desain kotak suara transparan berbahan plastik atau karton dengan sisi yang dibuat transparan. KPU mengajak semua pihak untuk ikut terlibat mengawasi jalannya tahapan pemilu 2019.

Termasuk pengadaan logistik pemilu yang akan melibatkan anggaran cukup besar. ”Bisa saja kita membuka diri dipantau, diberi peringatan terkait pelaksanaan pengadaan logistik, surat suara, kotak suara,” kata komisioner KPU Ilham Saputra.

Menurut Ilham, pengadaan logistik nantinya juga akan melalui sistem lelang di mana perusahaan-perusahaan yang berminat ikut dalam proses pengadaan barang kebutuhan pemilu akan diundang untuk memaparkan kemampuannya.

KPU pada pemilu mendatang diharuskan membuat kotak suara transparan sebagaimana perintah Undang- Undang Pemilu Pasal 341 bahwa yang mengamanatkan bahwa isi kotak suara harus bisa terlihat dari luar.

dian ramdhani