Edisi 12-08-2017
Aset Disita, Polisi Usut Aliran Dana First Travel


JAKARTA – Polisi tengah menelusuri aliran dana para jamaah umrah yang dikelola PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Pasalnya, berdasarkan laporan yang masuk ada sekitar 70.00 orang jamaah yang telah membayar kepada First Travel. Dari jumlah tersebut, 35.000 orang jamaah telah diberangkatkan sementara sisanya 30.000 belum sehingga kerugian ditaksir mencapai hampir setengah miliar.

“Setiap jamaah wajib menyetor Rp14,3 juta dan itu belum termasuk tambahan dana lainnya sekitar Rp5 juta dengan alasan membayar visa dan sewa pesawat,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak kemarin.

Seperti diketahui, penyidik Bareskrim Mabes Polri menahan pemilik First Travel, Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari Hasibuan, setelah ditetapkan tersangka terkait kasus penipuan perjalanan umrah. Keduanya dijerat Pasal 55 jo Pasal 378, 372 KUHP tentang Penipuan dan Undang-Undang (UU) Nomor 19/2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Andika dan Anniesa ditangkap penyidik di Kompleks Perkantoran Kementerian Agama (Kemenag) usai melakukan konferensi pers pada Rabu (9/8/) pukul 14.00 WIB. Direktur utama dan direktur First Travel itu ditangkap setelah beberapa jamaah calon umrah melaporkannya ke Bareskrim atas tuduhan penipuan umrah.

Selain menelusuri harta kekayaan, polisi juga menelusuri penggunaan dana umrah tersebut yang diduga masuk ke Koperasi Pandawa. Saat ini Koperasi Pandawa juga sudah ditutup dan ribuan anggotanya belum menerima pengembalian dana yang disetorkan. Dua rekening utama First Travel juga akan ditelusuri.

Sebab, berdasarkan pengakuan para korban termasuk para agen, uang setoran umrah Rp14,3 juta langsung ditransfer ke rekening First Travel. “Yang pasti semua akan kami telusuri ke mana ratusan miliar uang jamaah tersebut menguap,” tandas Herry. Lebih jauh Herry mengatakan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus pencucian uang First Travel.

Penyidik juga akan menelusuri bukti aliran uang bisnis butik milik Anniesa. Bisnis butik tersebut bisa dijerat pencucian uang jika uang tersebut berasal dari jamaah umrah. “Dugaan pencucian uang ini dilakukan karena ada uang jamaah yang digunakan kegiatan lain,” ujarnya. Herry menjelaskan, kasus ini terbongkar setelah 13 orang agen First Travel melaporkan ke polisi.

Dalam praktiknya, First Travel menawarkan sejumlah paket umrah melalui agennya dengan harga murah. Paket 1 atau yang disebut paket promo umrah dibanderol seharga Rp14,3 juta per orang. Sementara paket reguler Rp25 juta dan paket VIP Rp54 juta. Dari hasil investigasi, pelaku telah merekrut hampir 1.000 orang agen dan 500 di antara aktif mencari jamaah.

“Sedikitnya ada 70.000 jamaah yang telah membayar biaya umrah, namun hanya 35.000 yang bisa diberangkatkan,” ungkap Herry. Kemarin penyidik kembali menggeledah kantor First Travel di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan dan Depok, Jawa Barat untuk mencari barang bukti guna pengembangan penyelidikan.

Hasilnya, polisi berhasil menyita beberapa dokumen dari dua tempat tersebut. “Kita amankan dokumen perusahaan agar tidak hilang. Prinsipnya semua dokumen termasuk aset First Travel akan kami sita sebagai barang bukti,” kata Herry. Pengacara First Travel Eggi Sudjana kemarin mendatangi Kantor Bareskrim di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Eggi ingin mengonfirmasikan penahanan kliennya. Sebab, sebelum izin operasional First Travel dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Juli 2017, terjadi pertemuan antara kliennya dan Tim Waspada Investigasi. Tim tersebut terdiri atas unsur OJK, kepolisian, dan Kementerian Agama.

Dalam pertemuan itu ada perjanjian atau kesepakatan bahwa First Travel harus menghentikan penawaran perjalanan umrah promo seharga Rp14,3 juta. Namun, untuk menenangkan para calon jamaah umrah, First Travel diperbolehkan memberangkatkan jamaah hingga Januari 2018. Menurut Eggi, dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan jika ada calon jamaah yang tidak sepakat atau tidak mau berangkat umrah maka uangnya boleh dikembalikan.

“Dari sejumlah kesepakatan tersebut maka tidak tepat jika klien kami ditahan atas dugaan penipuan,” tandasnya. Sementara itu, kemarin untuk kesekian kalinya puluhan jamaah umrah mendatangi kantor biro First Travel di Jalan Radar Auri, Cimanggis, Depok. Para jamaah meminta agar pengelola memberikan kejelasan karena mereka sudah membayar sejumlah uang agar bisa berangkat ke Tanah Suci.

Kondisi kantor First Travel yang kini tertutup pagar, makin membuatnya resah para calon jamaah. “Kita makin pesimis melihat kantornya sekarang sudah tertutup. Kita ke sini hanya ingin meminta kepastian, terutama soal dokumen-dokumen kami,” kata Irianto, calon jamaah asal Solo.

m yamin/ r ratna purnama