Edisi 12-08-2017
DKI Gelar Razia Kejar Target Pajak Rp12,9 T


JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya merazia pengguna kendaraan bermotor yang menunggak pajak, kemarin.

Penindakan yang dilakukan serentak di lima wilayah Jakarta ini bertujuan untuk mengejar target pajak kendaraan di akhir 2017 sebesar Rp12,9 triliun. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, saat ini raihan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru mencapai 60% dari total target Rp12,9 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya sudah melakukan pemutihan denda pajak hingga 31 Agustus mendatang. Hasilnya baru sekitar Rp6,4 miliar yang dibayarkan penunggak pajak. “Dengan kerja sama ini, kami harap pendapatan daerah melalui sektor PKB naik signifikan. Targetnya Rp12,9 triliun. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun,” kata Saefullah di Balai Kota, kemarin.

Saefullah menjelaskan, penertiban terhadap penunggak pajak ini dilakukan di lima wilayah DKI Jakarta. Para pengendara yang dokumen kendaraannya berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) ataupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)- nya mati atau tidak dibawa akan diproses di tempat oleh polisi.

Dia menyebutkan, lima lokasi di Jakarta yang akan menggelar razia penunggak pajak tersebut meliputi, di depan Kantor Samsat Jakarta Barat, Jalan Daan Mogot, area Kantor Samsat Jakarta Selatan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, depan Gedung Kementerian Kesehatan, serta Samsat Keliling (Samling) di area Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Termasuk Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara dan samping Kantor Samsat Jakarta Timur. “Jadi antara hak dan kewajiban seimbang. Masyarakat perlu diedukasi terus,” ungkapnya. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, bagi masyarakat yang datang membayar tunggakan PKB sampai akhir Agustus, pihaknya akan menghapus sanksi bunganya.

Namun bagi masyarakat yang tertangkap razia dan belum melunasi tunggakan PKB, petugas akan mengenakan sanksi bunga PKB dan sanksi denda tilang. Tidak hanya itu, bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB selama tiga tahun berturutturut dan terkena razia maka kendaraannya langsung dikandangkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

“Sama seperti denda derek yang dilakukan Dinas Perhubungan sebesar Rp500.000/malam kalau tidak diurus. Razia ini akan dilakukan terus menerus. Bahkan direncanakan razia kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dilakukan hingga tingkat polsek.

Jadi mereka dicegat sampai tingkat kecamatan,” katanya. Di tempat terpisah, Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Jakarta Barat Elling Hartono menyebutkan, lebih dari dua juta kendaraan di Jakarta Barat menunggak pajak. Nilai dari tunggakan kendaraan tersebut mencapai miliaran rupiah.

Menurut dia, tunggakan tersebut berasal dari pajak kendaraan yang mati selama bertahun-tahun hingga pajak bea balik nama. “Kalau nilainya, saya harus cek datadulu,” tutur Elling Hartono. Elling menyadari, tidak semua denda pajak itu berasal dari kendaraan yang aktif.

Sebab banyak juga kendaraan yang tidak membayar pajak itu karena hilang akibat dicuri, rusak karena kecelakaan, hingga tidak lagi beroperasi. Karena itu untuk memastikan keakuratan data, pihaknya akan melakukan pemutihan. Sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan penyebaran spanduk dan menyambangi kediaman penunggak pajak.

Untuk mencapai target itu, Elling mengakui akan lebih gencar melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat, hingga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penilangan. Cara ini dianggap efektif untuk membayar pajak. Sementara itu, sebanyak 50 kendaraan terjaring razia yang digelar petugas gabungan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 pajak kendaraan mati. Mereka kemudian diarahkan untuk membayar pajak tanpa harus ditilang. Sayangnya, upaya itu tidak dimanfaatkan masyarakat. “Jadi terpaksa kami tilang dengan slip biru,” ucap Kanit Lantas Samsat Jakarta Barat, AKP Beddy Suwendi.

bima setiyadi/ yan yusuf