Edisi 13-08-2017
Lagi, Empat Biro Travel Umrah Bermasalah


JAKARTA –Masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih biro travel. Sebab penyelanggara umrah bermasalah diidentifikasi bukan hanya PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Kementerian Agama (Kemenag) setidaknya telah menemukan ada empat biro travel lain yang diduga melakukan praktik penipuan seperti dilakukan First Travel. Terhadap empat biro travel dimaksud, Kemenag akan menjatuhkan tindak tegas seperti diberlakukan terhadap First Travel. Jumlah jamaah ke empat biro travel tersebut bervariasi, ada yang 1.500 dan 3.000 orang.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR menilai Kemenag lamban mengatasi dugaan penipuan yang berkedok biro per jalanan umrah seperti First Travel. Terlebih masyarakat yang menjadi korban mencapai puluhan ribu. “Ada kurang lebih empat. Tapi saya tidak akan sebut nama sebelum SK (surat keputusan) berlaku. Terhadap 4 biro travel itu jika memenuhi syarat-syarat akan kita lakukan hal yang sama.

Tidak ada diskriminasi,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas (Kapinmas) Kemenag Mastuki HS seusai diskusi Polemik SindoTrijaya bertajuk “Mimpi dan Realitas First Travel” di Warung Daun, Jakarta, kemarin. Mantan Kasubdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Islam Kemenag itu memaparkan, dari empat agen atau biro travel tersebut sudah ada simpulan bahwa dua biro travel bakal dicabut izinnya.

Hanyasaja Mastuki belum mau mengungkap identitas dan nama biro travel tersebut. “Sudah disiapkan SK-nya, sudah kami reviu. Ada dua di antaranya sudah memenuhi syarat untuk dicabut. Saya tidak akan sampaikan nama. Setelah SK dikeluarkan baru kita sampaikan,” katanya. Belajar dari kasus First Travel, Kemenag menyatakan tengah melakukan pengawasan secara intensif. Bahkan untuk biro-biro travel yang sudah berjalan dan beroperasi, Kemenag akan melakukan pengetat an.

Terutama untuk laporan dan akreditasi. “Dan ini kita mungkinkan membentuk direktorat baru. Yang kedua untuk mengkaji ulang, bahkan merevisi PMA (Peraturan Menteri Agama) untuk pengetatan terhadap agen-agen travel yang akan mengajukan,” paparnya.

Mastuki menjelaskan, sebenarnya aturan dalam PMA sudah cukup ketat. Biro travel bahkan diwajibkan harus sudah berpengalaman minimal 2 tahun, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup, dana cukup, sarana-prasarana, memiliki kerja sama dengan lembaga di Arab Saudi yang berizin dari pemerintah.

“Jadi itu sangat banyak,” sebutnya. Dia pun menandaskan ke menteriannya akan benarbenar konsisten menindak agen-agen travel biro haji dan umrah yang berkualifikasi “nakal”. Menurut dia, jika sudah menyangkut penelantaran jamaah dalam jumlah banyak, satu-satunya cara Kemenag mencabut izin operasinya. “Yang lainnya biro travel itu sudah ada 7 kita cabut sejak 2016.

Jadi bukan enggak melakukan apa-apa,” imbuhnya. Mastuki lantas menuturkan, berdasar temuan Kemenag, kasus terjadi karena biro travel melakukan promo dengan harga khusus perjalanan umrah. Kemenag sebenarnya membolehkan harga khusus, tapi tergantung dengan musimnya. Dari temuan Kemenag, ada yang mematok tarif umrah sekitar Rp14 juta. “Itu pun harus dengan low season. Sediain paling cuma satu kali, dua kali saja (setahun).

Kalau sudah masif semua low season dan harga murah itu pasti bermasalah dan itu sudah kita ingatkan sejak 2016,” ucapnya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid menilai Kemenag tergolong lamban mengatasi dugaan pe nipuan yang berkedok biro per jalan umrah seperti First Travel. Meski Kemenag sudah mencabut izin First Travel, Sodik tetap kecewa karena sudah banyak calon jamaah yang menjadi korban dari perbuatan biro travel itu.

“Bahkan korban dari biro travel tersebut mencapai puluhan ribu. Kalau dulu dicabut, korbannya pasti lebih sedikit. Ini yang saya sesalkan kenapa terlambat,” tutur Sodik dalam diskusi Polemik SindoTrijaya. Ketua DPP Partai Gerindra itu mengaku pernah memprotes Kemenag atas indikasi pembiaran dugaan penipuan promo ibadah umrah yang di lakukan biro perjalanan.

Bah kan Sodik memberikan peringatan kepada Kemenag. “Hati-hati biro travel yang meng gunakan pola pengum pulan dana yang ber ujung korban,” imbuhnya. Untuk mencegah terulangnya kasus seperti First Travel, Komisi VIII DPR sedang menggodok undang-undang baru mengenai umrah. Perumusan tersebut diambil karena banyaknya kasus umrah yang terjadi dalam kurun beberapa waktu terakhir.

Apalagi, menurut dia, umrah akan terus menjadi permasalahan rumit. Para calon jamaah yang ingin berumrah ada motivasi agama, tapi malah menjadi korban. “Kita harus lebih siap menangani. Crisis center kita bentuk seperti ketika kasus Filipina. Kinerja Kemenag proaktif. Kita segera selesaikan UU yang baru, antara lain umrah yang dalam UU lama belum masuk,” tegasnya.

Seusai diskusi, Sodik memaparkan UU baru tersebut akan lebih spesifik dalam hal sanksi kepada travel yang nakal dalam soal umrah dan haji khusus. Dalam UUbaru tersebut proses sanksinya akan lebih cepat dan lebih ketat. “Memang selama ini dalam UU Haji, pasal tentang umrah itu sedikit sekali. Makanya (akan dibuat) tentang umrah dan haji khusus. Jadi UU-nya memang sedang dibuat oleh DPR,” ucapnya.

Kuasa hukum PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Eggi Sudjana tidak sepakat bahwa kasus yang dialami kliennya dianggap penipuan dan penggelapan. Eggi menilai persoalan yang menimpa kliennya masih ranah perdata. Dia lantas menyebut unsur penipuan dan penggelapan dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, di antaranya menggunakan nama atau identitas palsu dalam bertransaksi. “Itu namanya penipuan.

Nah, klien saya tidak melakukan itu, tidak ada unsur itu,” ujar Eggi dalam diskusi yang sama. Menurut dia, persoalan First Travel dengan para calon jamaah umrah adalah wanprestasi. Dia menuturkan, First Travel telah beroperasi selama sekitar tujuh tahun dan sebelumnya juga tidak ada ma salah. “Sejauh ini sekitar 50.000 masyarakat berangkat ibadah umrah dan haji dengan jasa First Travel.

Enggak ada yang protes, baru sekarang dituduh penipuan. Saya berpendapat, ini bukan penipuan dan belum ranah pidana, ini masih per data,” katanya. Seperti diketahui, Kemenag telah mencabut izin First Travel. Menindaklanjuti laporan korban, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan bos First Travel dan istri, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari, sebagai tersangka.

Keduanya terancam dijerat dengan Pasal 55 jo Pasal 378 dan 372 KUHP serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus ini muncul karena First Travel gagal memberangkatkan puluhan ribu jamaah umrah yang telah membayar.

Informasi menyebut, jamaah yang sudah mendaftar dan membayar itu kurang lebih 70.000 orang dan yang sudah di berangkatkan sebanyak 35.000 orang. Dengan demikian 35.000 orang sisanya tidak bisa berangkat dengan berbagai alasan. First Travel memiliki 500 agen yang merekrut jemaah untuk berangkat umrah. Biaya yang ditawarkan relatif murah sehingga banyak calon jamaah tertarik. Biaya termurah Rp 14,3 juta. Total kerugian ditaksir mencapai Rp500 miliar.

First Travel Ancam Gugat Kemenag

Eggi Sudjana menyatakan akan menggugat Kemenag ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum ini diambil karena pencabutan izin itu telah merugikan orang lain. Dia merujuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan, barang siapa melakukan perlawanan hukum dan menimbulkan kerugian orang lain harus mengganti kerugian orang tersebut.

“Bisa di-PTUN-kan,” katanya. Eggi juga berencana memidanakan Kemenag yang dianggap melanggar Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena membiarkan adanya pungutan liar pembuatan visa. “Karena ada pungutan liar itu. Kami tidak akan bertanggung jawab dalam konteks klien saya untuk memenuhi kerugian. Bagaimana mau bertanggung jawab, izin nya sudah dicabut, dia (Direktur Utama First Travel) ditahan,” tandasnya.

Atas keputusan Kemenag yang merugikan tersebut, dia pun menilai pemerintah melalui Kemenag harus bertanggung jawab atas kerugian para calon jamaah umrah itu. Menurut Eggi, First Travel tidak bisa melunasi kerugian para calon jamaah umrah karena izin perusahaan itu telah dicabut Kemenag. Merespons pernyataan tersebut, Kemenag menegaskan kerugian yang dialami para calon jamaah umrah First Travel bukan menjadi tanggung jawabnya.

Mastuki menegaskan, kerugian para calon jamaah umrah adalah tanggung jawab First Travel walaupun izin perusahaan itu telah dicabut pihaknya. Lebih jauh dia juga menyatakan, First Travel tetap wajib mengembalikan dana atau refund calon jamaah umrah yang gagal berangkat ke Arab Saudi. Selain itu First Travel diwajibkan memberangkatkan calon jamaah umrah melalui biro lain.

“Kenapa tanggung jawab mereka (First Travel)? Karena dari jamaah langsung ke First Travel, pemberian kewajiban ini semata-mata konse kuensi karena Kementerian Agama tidak bertanggung jawab, justru kami bertanggung jawab menyelamatkan jamaah yang sudah membayar sebelumnya langsung kepada First Travel,” tutur Matsuki.

sabir laluhu