Edisi 13-08-2017
Perusahaan Katering Ditegur


MADINAH - Kementerian Agama menegur sejumlah perusahaan penyedia layanan katering jamaah haji Indonesia di Madinah. Tindakan ini merespons temuan paket makanan basi serta tidak sesuai dengan takaran berat yang disajikan ke jamaah.

Perusahaan katering Arab Saudi itu dinilai telah melanggar kontrak kesepakatan, di antaranya berupa gramasi atau berat makanan berkurang yang ditemukan petugas pengawas katering saat melakukan pengecekan lapangan ke pemondokan jamaah di Madinah.

Sampel menu makanan yang wajib diberikan perusahaan katering ke kantor Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) seharusnya sama dengan yang disajikan ke jamaah. Namun dalam kenyataannya ditemukan perbedaan. ”Ada beberapa penyedia katering yang dicek gramasinya kurang.

Hampir rata-rata perusahaan gramasinya kurang. Makanya mereka kita tegur,” kata Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah Amin Handoyo di Kantor Urusan Haji Indonesia, Madinah, kemarin. Standar gramasi makanan jamaah haji adalah 200 gram untuk nasi, lauk 180 gram, sayuran 90 gram, harus ada buah, air mineral. Selain itu distribusinya harus tepat waktu.

Petugas pengawas katering juga menemukan makanan basi. Beruntung makanan basi tersebut belum dikonsumsi jamaah haji karena dicek terlebih dulu oleh petugas katering di sektor masing-masing. ”Pada sampel yang diberikan ke Kantor Daker Madinah juga basi. Kami pun panggil pemilik perusahaan agar memerhatikan hal itu. Kejadiannya sekitar pukul 10.00 malam baru-baru ini,” ungkapnya.

Setelah keluhan dan teguran disampaikan, pihak perusahaan katering langsung menggantinya dengan nasi arab. Sesuai dengan aturan, PPIH akan memberikan teguran secara berjenjang, yaitu satu sampai tiga kali teguran. Jika perusahaan katering terbukti bersalah, petugas haji tidak segan memutuskan kontrak dan selama dua tahun tidak boleh terlibat dalam katering jamaah haji Indonesia.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Sri Ilham Lubis mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah menekankan kepada perusahaan katering agar mematuhi kontrak. ”Jika pelanggarannya berat, kontraknya akan kami putus,” ancamnya.

Dia mengungkapkan beberapa temuan selama inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua perusahaan katering di Madinah. ”Ada yang kurang bersih dapurnya. Terutama perusahaan yang baru bekerja sama dengan kita. Mereka sepertinya belum terbiasa dengan peraturan kita,” tutur Sri Ilham Lubis. Jika perusahaan yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran, mereka akan kembali diberi teguran lisan.

Lalu bila pelanggaran kembali dilakukan akan diberi teguran tertulis dan bila berlanjut dilakukan pengurangan kapasitas layanan. Kepala Bidang Katering PPIH Ahmad Abdullah mengatakan, bagi perusahaan baru yang melakukan pelanggaran, pihaknya hanya memberikan teguran lisan. Namun kalau kesalahan itu berulang bakal diberi surat teguran. ”Nah teguran ini banyak macam dan sanksinya,” ujar dia.

MUHAMMAD IQBAL MARSYAF

Laporan Wartawan KORAN SINDO & Sindonews.com

MADINAH