Edisi 13-08-2017
Ketimpangan Sumber Utama Konflik Horizontal


JAMBI – Konflik horizontal dan ketegangan di masyarakat yang belakangan marak terjadi tidak hanya diakibatkan oleh sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Faktor lain yang menjadi pemicu, yaitu persoalan ketimpangan yang kian lebar. Merenggangnya kohesi sosial yang kemudian meletup ke permukaan dan seolah sebagai bentuk gesekan sosial berbasis SARA sesungguhnya tak lain merupakan imbas dari ketidakadilan sosial. Ketika struktur ekonomi-politik mulai dan makin tidak adil, pada saat itulah gesekan sosial terjadi dan kohesi sosial mulai melonggar.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, ketimpangan ini sama sekali tidak boleh diabaikan. Pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat, sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. ”Inilah sebenarnya yang menjadi ancaman terbesar kebinekaan kita.

Problemnya, pemerintahan saat ini terus-menerus fokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak punya implikasi jangka pendek bagi kehidupan ekonomi rakyat dan mengabaikanhadirnyaproblemketimpanganini,” ujarFadlidalamOrasi Ilmiah dalam rangka Wisuda ke- 77 Program Doktor, Magister, Profesi, Sarjana, dan Diploma Universitas Jambi di Balairung Universitas Jambi kemarin.

Mencuatnya masalah ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir, menurut dia, seharusnya membuat bangsa Indonesia meninjau kembali corak pembangunan yang selama ini berlangsung. Ke depan, corak pembangunan harus semakin inklusif. ”Untuk menciptakan pembangunan inklusif tersebut, persis di situ terletak urgensi gagasan demokrasi ekonomi,” kata dia.

Perlunya kebijakan baru pemerintah dalam mengatasi ketimpangan juga disampaikan Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin baru-baru ini. Dia meminta kesiapan semua pihak dalam menghadapi arus baru ekonomi Indonesia. Apa itu arus baru ekonomi Indonesia? Maruf menyebut, itu terkait dengan kebijakan pembangunan pemerintah.

Kebijakan yang semula berskema top down (atas ke bawah) saatnya diubah. Karena dalam praktiknya banyak ketimpangan, pemerintah perlu memulai dari bawah, yakni pembangunan yang dimulai dari umat dengan memberdayakan ekonomi yang berpusat di pesantren-pesantren. ”Ini yang dinamakan arus baru ekonomi Indonesia, ” ujarnya dalam sambutan grand launching peringatan Hari Santri 2017 di Kantor PBNU Jakarta, Kamis (10/8).

bakti m munir/ solichan arif