Edisi 13-09-2017
Separuh RS di Jakarta Belum Layani BPJS


JAKARTA– Pemprov DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap rumah sakit (RS) swasta yang menolak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jika tidak, Pemprov mengancam akan mencabut izin mereka. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan hal tersebut merespons kasus kematian bayi Debora karena tidak ditangani RS Mitra Keluarga Kalideres gara-gara orang tua bayi tidak mampu mem bayar uang muka perawatan.

Berdasarkan data Dinkes DKI Jakarta, tercatat dari 189 RS di Jakarta, baru 91 RS yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan yang belum bekerja sama sebanyak 98 RS. Dari 91 yang telah bergabung, 61 di antaranya RS swasta. Sisanya merupakan RS milik pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Adapun secara nasional, berdasarkan data BPJS Kesehat an, jumlah keseluruhan RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbilang besar.

Dari 2.500 RS swasta yang ada, yang su dah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan se banyak 2.200 RS. Persentase RS yang sudah be kerja sama 78%, dan sebagian besar merupakan RS Swasta. Djarot menandaskan, tidak alasan RS swasta tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena Pemprov DKI telah memberikan kepada seluruh warga fasilitas BPJS kelas 3.

Maka apabila ada bayi baru lahir dan mendapatkan akta, otomatis sudah langsung mendapatkan BPJS Kesehatan. Dia pun menargetkan pada 2019 seluruh RS swasta di Jakarta telah terkoneksi layanan BPJS Ke sehat an. “Ingat ya, setiap rumah sakit secara berkala adaa kreditasinya. Kalau dia tidak melengkapi itu, ya sanksi dica but. Gitu aja kok repot. Gampang.

Ini sebagai pembelajaran,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Selain memberikan sanksi, untuk mendorong RS swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga akan menjadikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan utama pemberian izin bagi RS swasta. “Jadi kalau izin diberikan, syaratnya harus kerja sama dengan BPJS.

Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengecek semuanya. Kalau izinnya ada di DKI, ya sangat mudah dong,” tegasnya. Dinkes DKI ber janji akan ikut mendorong seluruh RS swasta di Jakarta untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan. Namun, Kepala Dinkes DKI Jakarta Koesmedi Priharto juga menandaskan BPJS Kesehatan sebagai badan, juga harus mendorong lebih kuat RS swasta agar dapat bekerja sama dengannya.

“Ada aturan bahwa pasien gawat darurat mesti segera ditangani tanpa memikirkan pembayaran. Namun, ada kekhawatiran RS swasta akan kesulitan mendapatkan pembayaran apa bila ternyata pasien gawat daru rat yang ditanganinya tak memiliki dana cukup. Nah, BPJS harus berperan di sini,” ujar dia. Sejumlah RS swasta mengaku belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena terkendala persyaratan.

Direktur Utama RS Mitra Keluarga Kalideres dr Fransisca Dewi P, misalnya, mengaku saat ini dari 12 rumah sakit Mitra Keluarga yang tersebar di Jabodetabek, baru satu rumah sakit yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan, semen tara 11 rumah sakit lainnya masih dalam proses. “Jadi, rencana kami nantinya berurutan,” tutur dr Fransisca beralasan kemarin.

Selama ini, kata dia, proses kerjasama dengan BPJS Kesehatan bergantung pada Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang RS. Sementara untuk mencapai hal itu , pihaknya belum dapat merampung kan. Meski demikian, dia yakin akhir September 2017nanti di RS Mitra Keluarga Kalideres nantinya akan memiliki pelayanan BPJS. Pihaknya saat ini sedang melengkapi fasilitas pendukung termasuk menyediakan apotek.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan tidak mempersulit RS yang mengajukan kerja sama, namun ingin agar setiap RS memiliki fasilitas yang memadai. Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Barat Eddy Sulistijanto menegaskan, sebagai asuransi kesehatan pemerintah, dirinya ingin pasien BPJS nantinya tidak dibedakan dengan pasien umum maupun pasien asu ransi lainnya.

“Salah satunya dengan kebutuhan ruangan, karena itu tak jarang saat melakukan survei langsung, pihaknya melakukan monitoring setiap ruang rumah sakit, mulai pendingin ruangan, fasilitas kesehatan, hingga sarana far masi,’’ ujar dia. Eddy pun mencontohkan seperti di RS Royal Taruma Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Di sana dirinya masih melakukan proses negosiasi dengan pihak rumah sakit. Kala itu, keinginan pihak rumah sakit ingin ruang pasien BPJS tak terlengkapi fasilitas, seperti AC. ‘’Karena proses disana berjalan cukup alot, untuk sementara kami tahan terlebih dahulu,” ucap Eddy.

Perlu Perluas Kerja Sama

Masih banyaknya RS swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sempat dibicarakan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan pada Senin (11/9). DPR pun mendesak BPJS Kesehatan untuk memperluas kerja sama dengan RS di seluruh Indonesia sehingga masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menandaskan, semakin banyaknya peserta BPJS Kesehatan tentu dibutuhkan jaringan pelayanan kesehatan yang semakin luas dan mudah dijangkau masyarakat. Meski begitu, Saleh juga tidak menafikan bahwa dalam beberapa kasus ada rumah sakit yang enggan untuk bekerja sama de ngan BPJS Kesehatan karena dinilai profitnya tidak terlalu banyak.

“Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan gratis tidaklah gratis begitu saja. Untuk 2017 ini saja, anggaran untuk BPJS kesehatan dari data PBI (penerima bantuan iuran) sudah mencapai Rp34 triliun,” bebernya. Karena itu, Saleh mengimbau RS untuk membantu program pelayanan kesehatan yang sedang dikembangkan pemerintah. Selain itu, standar pembiayaan dan pelayanan kesehatan harus benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

”Harus diingat betul, bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh sakit. Karena itu, setiap orang yang sakit dipastikan adalah orang yang betul-betul mem butuhkan pertolongan,” ujarnya. Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek memaparkan, untuk kriteria RS bekerja sama dengan BPJS harus memiliki fasilitas kesehatan yang leng kap seperti keter sediaan intensivecare unit (ICU) dan fasilitas penunjang lainnya.

Menkes juga mengungkapkan, pemerintah tidak memiliki target untuk sebuah RS memiliki pasien pengguna BPJS dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, Staf Ahli Direksi Bidang Komunikasi Publik dan Partisipasi Masyarakat BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menegaskan pihaknya terus memperluas kerja sama dengan rumah sakit swasta. Dia bahkan mengklaim cakupan perluasan kerja sama signifikan.

“Jika bicara fakta, katanya, di awal BPJS Kesehatan berdiri ada 1.600 rumah sakit yang bekerja sama. Sementara saat ini sudah ada 2.200 rumah sakit dari 2.500 rumah sakit yang ada,” ujar dia. Irfan lantas menuturkan, produk BPJS Kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah memberi kontribusi pada perekonomian Indonesia pada 2016 se besar Rp152,2 triliun. Di proyek sikan pada 2021 bisa mencapai Rp289 triliun.

Program JKNKIS juga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Peningkatan 1% cakupan JKNKIS setara dengan pe ningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/ tahun/kapita. “Secara bertahap, Program JKN-KIS terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta.

Sampai dengan saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017,” paparnya. Laporan audited akhir 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan pada 2016 sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan.

Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta. Total pemanfaatan pada 2016 ini meliputi kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta. Bila ditambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, total pemanfaatan JKNKIS adalah 192,9 juta.

bima setiadi/yan yusuf/ neneng zubaedah/ kiswondari/andika hendra





Berita Lainnya...