Edisi 13-09-2017
Polri Minta Warga Proaktif Cegah Korupsi


BOGOR – Mabes Polri mengajak masyarakat terlibat dan proaktif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Apalagi, tindakan tersebut sudah memiliki payung hukum karena telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat membuka acara Deklarasi, Pembekalan, dan Pelatihan tingkat Dasar BPKP-NKRI yang berlangsung selama dua hari, 12-13 September di Megamendung, Kabupaten Bogor, kemarin.

”Kita mengapresiasi kegiatan ini karena sebagaimana amanat UU tentang Korupsi. Selain penegak hukum, pemberantasan korupsi dibutuhkan peran serta dan sikap proaktif masyarakat. Nah, kegiatan BPKPNKRI salah satu bentuk peran serta masyarakat,” kata Gatot. Acara yang dihelat Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPKP-NKRI) ini diikuti 240 warga dari Papua dan Papua Barat.

Sejumlah pembicara dari berbagai lembaga penegak hukum baik Polri, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), juga memberikan pembekalan mengenai kemampuan mengawasi berbagai kasus korupsi, narkoba, kerusakan lingkungan di masing-masing kota/kabupaten di Papua dan Papua Barat.

Pihaknya berharap mereka yang hadir dalam kegiatan ini dapat bekerja sama dengan semua instansi penegak hukum Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Tadi kita sampaikan pentingnya mengedepankan sikap proaktif masyarakat terkait korupsi ini.

Jadi korupsi ini bukan hanya penindakan tapi perlu pencegahan, BPKP NKRI ini harus memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum (yudikatif), kementerian (eksekutif) maupun DPR (legislatif),” ungkapnya.

Ketua Umum BPKP-NKRI Asraman S mengatakan, yang terpenting dalam kegiatan ini adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam menjawab berbagai persoalan bangsa, di antaranya korupsi. BPKPNKRI akan terus melakukan program peningkatan SDM di 17 provinsi di Indonesia.

haryudi