Edisi 13-09-2017
Balik Nama STNK Disertai Kepemilikan Garasi


JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya akan bekerja sama perihal penerbitan STNK, salah satunya harus memiliki garasi mobil. Jadi, perpanjangan, balik nama, mutasi maupun kendaraan baru, si pemilik harus mendapatkan surat keterangan kepemilikan garasi dari kelurahan.

Dengan demikian, polisi akan menerbitkan STNK berdasarkan surat rekomendasi tersebut. “Itu yang akan kami bahas sebelum penandatanganan kerja sama. Intinya kami melakukan pengendalian angka pertumbuhan kendaraan,” ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko kemarin.

Menurut dia, kepemilikan mobil tanpa garasi akan dibahas terlebih dulu dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Korlantas Polri dalam forum lalu lintas yang diadakan setiap bulan. Pada September, rapat tersebut digelar pekan ini dan sedang menunggu kepastian jadwal Ditlantas Polda Metro Jaya.

Selama masa sosialisasi pada bulan ini, lurah akan didorong turun ke lapangan untuk mendata warganya yang memiliki mobil, tapi tidak punya garasi. Nanti lurah bakal mengedukasi sekaligus membantu warga mencarikan lahan parkir yang tidak mengganggu orang lain dan tidak menyalahi peruntukan.

Apabila Oktober mendatang masih ada warga yang memiliki mobil tanpa garasi dan memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga berakibat terganggunya aktivitas orang lain, Dishub DKI akan melakukan sanksi berupa penderekan. “Lurah akan melaporkannya, kamiyangmenindak,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, rencana Pemprov DKI yang hendak bekerja sama dengan Polda Metro Jaya terkait penerbitan STNK harus menyertai kepemilikan garasi, sejauh ini belum ada komunikasi dengan Pemprov DKI. “Apa pun kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan warganya akan kami komunikasikan dahulu, seperti itu,” ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, upaya tersebut bukan berarti Pemprov DKI membatasi warga dalam memiliki kendaraan, melainkan ingin agar warga yang memiliki mobil mempunyai garasi. Dia juga menilai kebijakan tersebut tidak merugikan perusahaan mobil. Mantan wali kota Blitar itu mengatakan parkir liar kendaraan merupakan laporan Qlue terbesar pertama.

Untuk menindaknya, Pemprov DKI sengaja memperpanjang bulan tertib trotoar, sekaligus memberikan sanksi tegas. “Solusi keduanya, pemilik mobil harus punya garasi sesuai Perda No 5 Tahun 2014. Kami akan bekerja sama dengan polisi dalam penerbitan STNK. Surat keterangan lurah itu harus diketahui RT/RW setempat,” ujar Djarot.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) meminta Pemprov DKI langsung menyentuh pelaku industri automotif dalam memproduksi mobil. Selama ini pengendalian kendaraan selalu menyasar warga yang notabene berhak mempunyai mobil.

Dia juga menyesalkan mengapa sosialisasi Perda No 5 Tahun 2014 baru dilakukan sekarang ini, bahkan sudah berlaku Oktober mendatang. “Seharusnya setelah diterbitkan ya diterapkan. Perda itu ada sejak 2014, kini mobil semakin banyak. Mestinya tekan produksi mobil,” tandasnya.

Parkir Liar Masih Marak di Permukiman

Kurangnya tindakan tegas yang dilakukan pemangku wilayah membuat Jakarta Barat dipenuhi parkir liar. Tak hanya di sentra ekonomi, parkir liar memenuhi kawasan permukiman. Akibatnya, beberapa ruas jalan kerap dilanda kemacetan. Baik mobil maupun sepeda motor tak mampu melintas dengan baik lantaran jalanan dipenuhi kendaraan.

Kondisi ini diperparah minimnya lahan untuk menampung kendaraan. Parkir liar saat ini hampir tersebar di kawasan pusat ekonomi seperti depan Mal Season City, bawah flyover tol Sedyatmo (depan Universitas Trisakti, Grogol), kawasan Glodok, Jalan Glodok Blustru, dan Asemka. Termasuk di sisi barat seperti kawasan kuliner di Jalan Pesanggrahan, Jalan Puri Mall, serta CNI Kembangan, juga dipenuhi kendaraan yang terparkir dibadanjalan.

Begitu pun dengan tempat permukiman di kawasan Palmerah, Tambora, dan Taman Sari masih dipenuhi parkir liar. Parkir di kawasan permukiman lebih banyak dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan. Perlintasan jalan yang semestinya bisa dilalui dua mobil, saat ini hanya satu mobil. “Ini cukup parah.

Kalau sudah macet bisa sampai berjam-jam,” kata Hendro, 38, salah satu petugas keamanan di kawasan Kompleks Sandang RT 04/10, Palmerah, Jakarta Barat. Hal sama diungkapkan Yanto, 43, warga Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Kepadatan parkir liar di kawasan ini cukup parah. Gang sempit di permukiman Tambora membuat kendaraan sulit masuk.

“Akhirnya mereka pilih parkir di pinggir jalan,” ucapnya. Menurut dia, penderekan kerap dilakukan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, namun tak lantas membuat pemilik kendaraan jera. Seusai diderek, kendaraan justru lebih banyak memenuhi jalanan. Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Barat Anggiat Banjanahor mengakui penuhnya parkir liar di kawasan permukiman.

Ini terungkap setelah dia mengecek melalui aplikasi Qlue. Hasilnya, masyarakat mengeluhkan keberadaan kendaraan yang kerap menimbulkan kemacetan. Karena itulah, dia mengajak camat, lurah, dan TNI/Polri untuk melakukan penertiban demi mengantisipasi warga yang menolak.

bima setiyadi/yan yusuf





Berita Lainnya...