Edisi 13-09-2017
Kemerdekaan dan Mimpi Pembangunan Inklusif


Tidak terasa Indonesia sudah menginjak usia ke-72 tahun. Usia ini menjadi penanda bahwa Indonesia menuju tahap kedewasaan dalam bernegara dan berbangsa Namun, nyatanya pemerintahan Indonesia masih dihinggapi beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum rampung.

Salah satu PR yang harus segera dibenahi pemerintahan adalah perkara pembangunan. Banyak yang menilai manfaat pembangunan belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, kita lihat pembangunan smelter di Kalimantan. Pembangunan yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah Kalimantan dan sekitarnya, nyatanya harapan tersebut hanya angan-angan belaka.

Dipastikan ada 12.000 buruh China yang diimpor untuk menjadi tenaga kerja kasar dalam proyek tersebut. Belum lagi polemik reklamasi teluk Jakarta yang dinilai justru menggusur para kaum urban yang semakin termarjinalisasi dari Ibu Kota. Bahkan, penggusuran lahan hijau untuk dibuat apartemen yang ujung-ujungnya hanya dapat dinikmati oleh kaum elite/atas.

Alhasil, pembangunan yang ada hanya dapat dinikmati oleh sebagian rakyat yang memiliki kemampuan secara finansial untuk menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Membuka catatan sejarah lama, jangan sampai pola pembangunan yang seperti ini memiliki pola yang sama dengan pembangunan pada masa Orde Baru yang dinilai bersifat eksklusif.

Dinilai eksklusif di sini lantaran strategi pembangunan pada masa itu hanya untuk kelompok masyarakat dan pengusaha tertentu, yang dianggap pemerintah sebagai kelompok yang sangat penting. Inilah yang menjadi pekerjaan terberat pemerintah, bagaimana membuat pembangunan dapat dirasakan oleh semua rakyat.

Indonesia perlu mengubah paradigma pembangunan nasionalnya dari eksklusif ke inklusif yang sebetulnya sudah digaungkan semenjak memasuki era reformasi. Namun, dirasa belum ada dampak yang signifikan atas perubahan paradigma tersebut.

Tambunan (2016) menjelaskan pembangunan inklusif adalah pola pembangunan yang melibatkan semua warga masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi; semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama sesuai dengan keahlian masing-masing.

Hematnya, tidak ada lagi orang-orang terutama dari kelas bawah yang hanya menjadi ”penonton” dalam pembangunan. Sejalan dengan Tambunan (2016), sejatinya pembangunan seharusnya tidak hanya sekadar melibatkan dan dirasakan oleh segelintir orang yang dianggap penting bagi pemerintah, sedangkan yang lain ”gigit jari”.

Sejatinya, pembangunan itu harus mampu melibatkan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Di situlah titik keberhasilan sebuah pembangunan yang dirumuskan dalam agenda pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan juga haruslah mampu benar-benar menggusur permasalahan kemiskinan yang menjadi kutukan bagi Indonesia, bukan justru menggusur orangorang miskin yang semakin marjinal dari lembah pertiwi.

Untuk itu, momentum kemerdekaan Indonesia ke- 72 tahun haruslah dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah untuk mewujudkan mimpi pembangunan inklusif. Kemerdekaan harus bisa menjadi sarana untuk mendorong perubahan.

Perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita bangsa mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Diperlukan juga sinerginisasi antara rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan mimpi pembangunan ekonomi inklusif, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

M. RIFKI FADILAH

Mahasiswa Jurusan Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta


Berita Lainnya...