Edisi 13-09-2017
Instrumen Baru Pendanaan Infrastruktur Dikembangkan


JAKARTA – Pemerintah tengah mengembangkan instrumen- instrumen pendanaan baru yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Hal itu diperlukan untuk memenuhi tingginya kebutuhan dana infrastruktur yang tidak dapat dicukupi hanya dari APBN. ”Intinya, kita itu cari instrumen yang masih bisa dikembangkan dan ditambah agar keikut sertaan masyarakat dan swasta makin luas supaya jangan semuanya APBN, karena APBN itu pada akhirnya terbatas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi pembahasan system pembiayaan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Darmin mencontohkan, skema konsesi terbatas atau limited consession scheme (LCS) yang masih dirancang pemerintah. Skema tersebut menawarkan pemberian konsesi kepada swasta di aset infrastruktur yang sudah beroperasi dan menghasilkan keuntungan. LCS dirancang untuk menarik keterlibatan swasta dalam membiayai proyek infrastruktur.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sempat menyinggung soal variasi instrumen investasi untuk pembiayaan infrastruktur dengan skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) yang masih relatif terbatas.

Skema PINA dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta. PINA menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema creative financing sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).

Creative financing menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tanpa mengorbankan alokasi dana untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

ant