Edisi 13-09-2017
Membangun Kota Ham Melalui Partisipasi Warga


SELAIN smart city, Kota HAM adalah salah satu pembangunan yang sangat penting akhir-akhir ini terkait pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Sebagaimana dinyatakan pada United Nations Human Rights Council’s Role of Local Government in the Promotion and Protection of Human Rights – Final Report of the Human Rights Council Advisory Committee pada 7 Agustus 2015, konsep kota HAM tidak saja menyatakan pengakuan atas penghormatan HAM, tetapi juga kerangka pelaksanaan penghormatan HAM oleh pemerintah daerah.

Tujuan kota HAM adalah untuk menciptakan tata kelola HAM pada tataran pemerintah lokal melalui kerja sama untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan standar HAM. Terus bertambahnya kota HAM sangat penting dalam merealisasikan pemenuhan HAM di seluruh dunia.

Tujuan tercapainya kota HAM di seluruh dunia telah mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 2015 silam bersamaan dengan peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Hadir pada peringatan konferensi tersebut, walikota Bandung Ridwan Kamil mendeklarasikan komitmen Bandung menjadi kota HAM.

Untuk merealisasikan komitmen ini, Pemerintah Kota Bandung bersama Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) dan Paguyuban HAM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran telah menyelesaikan citizen driven proses yang melibatkan bebagai unsur pemangku kepentingan kota Bandung .

Hasil diskusi dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan Kota Bandung dituangkan pada Piagam HAM kota Bandung. Kesuksesan penyusunan Bandung sebagai kota HAM dilanjutkan oleh FIHRRST dengan menyusun Human Rights City Center (HRCC) dalam website.

Situs HRRC ini diharapkan dapat mendorong kota-kota di Indonesia dan negara lain untuk menjadi kota HAM dan melalui website tersebut pemerintah kota dapat berdiskusi dan berpartner dengan FIHRRST dalam upaya menjadikan kota mereka menjadi kota HAM.

“Agar kota HAM dapat menjadi kendaraan yang dapat mengantarkan ke tujuan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan, perlu dibangun pemahaman bersama tentang pengertian dan proses penyusunan kota HAM,”ujar Bahtiar Manurung, Direktur Operasional FIHRRSTdalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Website HRRC menyajikan analisa mekanisme penyusunan kota HAM yang ada di Indonesia dan di berbagai kota di negara lain, bersama dengan aspek-aspek utama yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah kota yang berkomitmen menjadi kota HAM. Dari berbagai inisiatif penyusunan kota HAM, terdapat dua kriteria kunci pembentukan kota HAM.

Pertama, cara yang paling efektif dalam penyusunan kota HAM adalah melalui pendekatan bottom-up, dimulai dari warga kota dengan melakukan dialog terbuka dan sukarela yang memberikan warga kesempatan mengeluarkan pendapat mereka tentang hak-hak yang mereka inginkan disertakan dalam piagam HAM.

Kedua, diperlukan sistem pengawasan yang memungkinkan warga kota mengawasi dan menelaah tindakan pemerintah dalam pemenuhan komitmen atau piagam HAM kota.

“Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kota HAM menjadi kesempatan bagi pemerintah kota dalam penyampaian pesan pentingnya penghargaan atas hak-hak kaum minoritas mengingat masih adanya insiden intoleransi di beberapa kota di Indonesia saat ini, ” ujar H.S. Dillon, salah satu pendiri FIHRRST.

anton c