Edisi 20-09-2017
Panglima TNI: Paham Komunis Masih Ada


YOGYAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan paham komunis di Indonesia saat ini masih ada. Dia mengaku bisa merasakan keberadaan paham tersebut, meskipun secara fisik gerakannya tidak tampak.

Pandangan Panglima TNI ini seolah membantah anggapan yang menyebut bahwa kekhawatiran soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah hal yang mengada-ada. Gatot mengibaratkan paham komunis itu seperti garam dalam masakan yang bisa dirasakan, namun bentuk gerakannya tidak terlihat.

“Ibaratnya makan garam, saya bisa merasakan namun tidak bisa melihatnya,” kata Gatot seusai ziarah ke makam almarhum mantan Presiden Soeharto di Astana Giribangun, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin. Atas dasar itu, dia sebagai panglima TNI telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan terus melakukan pendeteksian dini terhadap paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila serta mengancam NKRI.

Terkait perintah nonton bareng film G30S/PKI, Gatot mengaku itu bukan untuk menyudutkan pihak mana pun. Pemutaran film ini bertujuan agar semua generasi muda mengetahui bahwa bangsa Indonesia punya sejarah masa lalu yang kelam. Pasalnya, meski fakta sejarah kelam itu hanya satu, penulisnya yang berbeda-beda sehingga pihaknya sangat khawatir akan adanya penyimpangan dari fakta sesungguhnya.

Dia juga mendukung usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar film soal pemberontakan PKI diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial atau sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. “Saya tegaskan Presiden tidak melarang film G30S/PKI dan film itu akan dibuat berdasarkan generasi milenial,” ujar Gatot menjawab pertanyaan wartawan seusai ziarah ke makam Panglima Jenderal Sudirman di Taman Makan Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta, kemarin.

Jika film itu dibuat dengan teknologi terkini, kata dia, tidak hanya akan menarik orang untuk menontonnya, tetapi yang lebih penting lagi masyarakat tidak buta, serta paham dan waspada terhadap sejarah tersebut. “Kita punya masa lalu kelam, jangan sampai masa kelam itu terulang kembali.

Bangsa ini sedang membangun, jangan sampai terhenti pembangunannya,” ujar mantan kepala staf angkatan darat (KSAD) ini. Pro-kontra soal isu kebangkitan PKI kembali mencuat bersamaan dengan instruksi Panglima TNI kepada jajarannya, yakni kodim dan koramil, serta babinsa untuk memfasilitasi pemutaran film G30S/PKI .

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal isu kebangkitan PKI yang kerap muncul setiap September. Menurut dia, ideologi komunis boleh untuk diwaspadai tetapi tidak perlu dibesar-besarkan. “Diwaspadai oke, tapi jangan terlalu hebohlah, kaya mau perang dunia. Saya kan ngalamin, kalian (wartawan) belum lahir.

Komunis itu terjadi kalau terjadi ketidakadilan. Kalau rakyat sejahtera, siapa yang mau komunis?” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai masyarakat dewasa melihat sejarah bangsa Indonesia.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan isu PKI yang kerap dibesar-besarkan setiap September itu seperti mimpi di siang bolong, karena sejatinya PKI telah ditumpas oleh Presiden Soeharto kala itu. ”Untuk apa dibangkit-bangkitkan hantu yang sudah mati? Lihat saja di dunia ini. Mana ada lagi yang dikatakan PKI. Sesuai undang-undang dan keputusan MPR, itu kan sudah dilarang.

Jadi apa yang ditakuti lagi? Itu sudah history,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Dia meminta semua pihak untuk tidak lagi menjadikan isu PKI sebagai permainan politik. ”Itu mengeksploitasi isu. Jadi kan kehabisan isu jadi dieksploitasilah. Banyak kerjaan positif yang bisa kita kerjakan. Enggak usah susah-susah menciptakan yang tidak jelas,” ujarnya.

Tujuh Tersangka Kerusuhan di LBH

Isu kebangkitan PKI makin kencang menyusul kejadian kerusuhan di Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) pada Senin dini hari (18/9). Sekelompok massa menyerang kantor yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat tersebut karena menduga diskusi yang diselenggarakan pada Minggu (17/9) mendukung ideologi komunisme.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengatakan sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap para pelaku yang sudah diamankan dalam kasus pengepungan Kantor LBH. “Kan sudah ada yang kami amankan, sebagian sudah jadi tersangka,” ujarnya kemarin. Di tempat terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengaku hingga kini kepolisian masih menyelidiki siapa aktor atau dalang di balik aksi pengepungan Kantor LBH.

Pihaknya juga masih mencari tahu siapa mereka yang menyebarkan berita bohong atau hoax soal adanya seminar bertema PKI di tempat itu. Sementara itu, tujuh pelaku dari 15 orang yang diamankan di Polda Metro Jaya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dikenakan Pasal 216 dan 218 KUHP tentang Melawan Petugas,” ujarnya. Sejauh ini, polisi belum menemukan adanya perusakan yang dilakukan ketujuhnya dalam aksi mengepung Kantor LBH Jakarta.

priyo setyawan/ helmi syarif/okezone