Edisi 20-09-2017
Parpol Harus Kedepankan Integritas Calon


JAKARTA – Lima kepala daerah berbagai level terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang Januari hingga September 2017.

Jumlah kasus OTT kepala daerah ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya empat kasus. Makin banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan karena kasus suap memantik keprihatinan banyak pihak. Salah satu yang disebut bertanggung jawab adalah partai politik (parpol) sebagai pihak yang mengusung calon di pilkada.

Ke depan, parpol dituntut lebih selektif, teliti, dan cermat dalam memilih figur yang akan dicalonkan, termasuk di pilkada serentak 2018 yang diikuti 171 daerah. Parpol diharapkan tidak lagi menjadikan popularitas dan kemampuan sumber daya kader atau tokoh sebagai pertimbangan utama.

Selain faktor kepemimpinan, parpol perlu mengutamakan integritas demi menghindarkan calon dari jeratan korupsi saat menjabat. “Leadership dan integritas ini kadang tidak begitu dihiraukan partai. Kalau dari awal partai sudah tercipta rekrutmen dan pola yang baik, saya meyakini ke depan kepala daerah tidak akan menjurus kepada hal-hal yang kontraproduktif,” ujar pengamat politik Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta kemarin.

Menurut Ferry, meski syarat calon kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Pilkada, parpol tetap perlu memiliki aturan baku tentang kriteria ideal calon pemimpin. Menurut Ferry, parpol juga dari awal harus menghindari praktik transaksional dengan calon kepala daerah karena hal semacam itu yang membuat kepala daerah terpilih bekerja bukan atas dasar kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan diri sendiri atau kelompok yang mendukungnya.

“Bisa jadi kan ada kontrak biaya, ada komitmen tertentu dengan pihak ketiga atau pihak lain,” ujar mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini. Komisioner KPU Viryan mengatakan, penyelenggara sulit untuk mendeteksi calon kepala daerah yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum setelah terpilih.

KPU hanya berupaya meminimalkan munculnya calon bermasalah dengan mewajibkan calon kepala daerah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) atau mengumumkan latar belakang calon kepada masyarakat. “Korupsi tidak bicara sebelum atau sesudah menjabat, tapi ini perilaku. Meminimalkan itu lebih baik, memang peran parpol penting dalam melakukan seleksi calon kepala daerah,” katanya.

Peringatan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Jakarta. Dia mengimbau semua parpol mengkaji dan meneliti ulang, tidak sekadar mengusung tokoh partai. “Tapi yang lebih penting masalah kejujuran dan integritas, itu yang nomor satu,” ujarnya. Menurut politikus Partai Gerindra ini, salah satu penyebab suburnya korupsi kepala daerah adalah mahalnya biaya politik saat pencalonan.

Untuk itu, perlu ada perubahan pola kampanye sehingga bisa menekan biaya. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus menegakkan hukum di segala tahapan pilkada, termasuk menindak praktik politik transaksional yang melibatkan calon dengan parpol. “Sebenarnya bisa, tapi ketegasan dari aparat belum ada. Dan soal sistem yang harus diperbarui,” ucapnya.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali melihat lemahnya fungsi pengawas internal seperti inspektorat, baik di pusat maupun di daerah, jadi penyebab banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Terlebih, inspektorat di daerah berada di dalam struktur pemerintah daerah dengan kepala daerah setempat sebagai pimpinannya. “Inspektorat harus lebih difungsikan dan dipisahkan dari pemerintahan setempat,” kata Amali kemarin.

dian ramdhani/ Kiswondari