Edisi 12-10-2017
Jaksa Agung Didesak Tindak Aparat Nakal


JAKARTA – Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung M Prasetyo untuk menindak tegas aparat penegak hukum di kejaksaan yang nakal dan melakukan tugas di luar prosedur.

Hal tersebut diungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung M Prasetyo. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan itu menyampaikan bahwa komisinya mendesak Jaksa Agung untuk memberikan pemahaman yang baik terkait peraturan perundangundangan kepada seluruh jajaran kejaksaan.

“Juga menindak tegas setiap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan,” tandas Trimedya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Trimedya juga mengatakan, Kejaksaan Agung harus mengefektifkan asas single prosecution system (sistem penuntutan tunggal) dalam penanganan seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

“Untuk menciptakan transparansi dan objektivitas penanganan perkara dalam rangka integrated criminal justice system sesuai dengan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,” ungkap dia.

Sementara itu, Prasetyo membeberkan tentang pelaksanaan eksekusi mati jilid IV yang masih terkendala beberapa hal sehingga belum bisa ditentukan waktunya. “Sulit dijelaskan. Masih banyak yang dihadapi bangsa ini untuk yang lebih penting, sosial, ekonomi, dan lain-lain,” kata dia.

Selain itu, Prasetyo menganggap putusan MK yang tidak mengatur tenggat waktu pengajuan grasi yang sebelumnya hanya diberikan waktu maksimal satu tahun turut menjadi alasan terhambatnya pelaksanaan eksekusi mati. “Tapi, sekarang keputusan itu dihapuskan oleh MK,” kata dia.

mula akmal


Berita Lainnya...