Edisi 12-10-2017
Pemekaran Tak Matang Picu Konflik Batas Daerah


JAKARTA – Munculnya banyak masalah batas daerah salah satunya dipicu proses pemekaran daerah yang serampangan.

Ironisnya dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (UU DOB), batas daerah tidak diatur secara ketat. UU DOB hanya menyebutkan perlunya batas wilayah disisi utara, selatan, timur, dan barat.

UU tersebut tidak menyebutkan perlunya persetujuan antar stakeholder wilayah terhadap batas-batas yang telah dit etapkan, termasuk pembagian sumber daya yang ada. Akibatnya dalam pelaksanaannya batas wilayah antara daerah baru dan lama menjadi rebutanan tarpihak.

”Sejak pembentukan DOB mulai tahun 1999, pemetaan wilayah memang tidak begitu jelas. UU hanya menyebutkan batas utara, selatan, timur, dan barat, tapi tidak ada ke jelasan persetujuan batas wilayah antar-stakeholder,” ujar pengamat otonomi daerah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Sala tiga, Umbu Rauta, saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Dia menjelaskan, batas-batas yang tertera di dalam UU Pembentukan DOB hanya mengambil kecamatan terluar da ri daerah tetangga. Batas-batas daerah otonom baru tersebut akan ditetapkan setelah resmi dimekarkan. ”Jadi batas wilayah sampai titik koordinat itu belum dibicarakan.

Makanya memakan waktu lama. Bah kan ada yang 10 tahun belum juga selesai,” paparnya. Umbu mengatakan, daerah pada awalnya diberi kesempatan untuk menuntaskan persoalan batas wilayahnya. Namun hal itu sering kali berlangsung alot dan berpengaruh pada hubungan antar daerah.

”Tentu ini juga berpengaruh pada layanan kependudukan. Pem bangunan juga terhambat karena wilayahnya tidak jelas. Masyarakat juga sulit mendapat pelayanan,” ujarnya. Dia meminta pemerintah ke depan konsisten melaksanakan UU Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam hal ini batas wilayah yang jelas harus men jadi syarat utama pemekaran daerah. Direktur Bina Administrasi Ke wilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Subowo mengakui bahwa saat pemekaran sebelumnya belum diatur secara jelas perihal batas wilayah.

Karena itu setelah pemekaran baru lah dilakukan penegasan batas antar daerah melalui peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri). ”Memang petanya dulu tidak lengkap jadi menimbulkan banyak persoalan,” tuturnya. Dia mengatakan pemerintah terus berupaya untuk segera menuntaskan segmen batas antar daerah.

Menurutnya segmen batas daerah yang perlu di pertegas se banyak 977, terdiri atas 162 provinsi dan 815 kabupaten/ kota. ”Jumlah yang di tuntaskan 453 segmen, dalam proses penun tasan 355 segmen, dan yang belum dituntaskan 169 segmen. Segmen yang belum dituntaskan banyak di daerah Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Dia mengatakan persoalan batas daerah sangatlah penting. Pasalnya jika hal itu tidak jelas akan menimbulkan konflik pengelolaan sumber daya alam sampai politik. Apalagi jika diketahui area yang di perebutkan daerah merupakan kantong suara untuk pemilu.

”Kalau di batas itu kaya sumber daya alam, pasti akan jadi rebutan antar daerah,” sebutnya. Lebih lanjut Eko mengatakan, penegasan batas merupakan persoalan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menu rutnya jika dalam pemetaan melenceng sedikit saja dapat berdampak puluhan kilometer di daerah.

”Rawan konflik dan memerlukan media si yang panjang. Pemetaan juga jangan sam pai salah,” tutur dia. Dia mengatakan ada langkah-lagkah yang terus dilakukan pemerintah untuk segera mempertegas batas wilayah. Di antaranya mengambil alih pe nyelesaian batas yang tidak bisa dituntaskan provinsi.

”Gubernur juga diberi wewenang me nuntaskan penegasan batas selama maksimal 6 bulan. Tapi Kemendagri mendorong maksimal 30 hari kerja. Kalau tidak bisa kita ambil alih,” katanya.

dita angga

Berita Lainnya...