Edisi 12-10-2017
Pemerintah Ambil Alih Sertifikasi Halal


JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya resmi mengambil alih penerbitan sertifikasi halal. Kemarin Kemenag mengumumkan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, BPJPH ini nantinya akan memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan produk di Indonesia.

Dengan begitu, penegakan hukum terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi lebih terjamin dari sebelumnya. Ujungnya, ungkap Menag, terdapat perlindungan umat Islam terhadap paparan produk tidak halal sekaligus meningkatkan daya saing produk.

Menurut Menag, isu halal telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Karena itu, prioritas negara saat ini pun mengedepankan produk-produk yang berlabel halal. Bahkan, ungkapnya, Global Islamic Economy Indicator 2017 menempatkan Indonesia dalam 10 besar negara konsumen industri halal dunia.

Pada kategori belanja makanan halal, Indonesia menempati peringkat satu, sektor pariwisata halal Indonesia di peringkat lima, dan sektor obat-obatan dan kosmetika Indonesia di peringkat keenam dan 10.

“Proyeksi ke depan pemerintah ingin Indonesia bisa masuk 10 besar negara produsen halal dunia,” tandas Lukman saat peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kantor Kemenag, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Lukman berharap dengan adanya BPJPH akan menjadi stimulan untuk membangkitkan dan menggairahkan industri halal di Tanah Air. Dia pun menekankan layanan jaminan produk halal ini harus transparan.

Segala macam pungli dan gratifikasi harus dihindari agar berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski nantinya sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH, Menag memastikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini menjadi lembaga penerbit sertifikasi halal, tetap memiliki kewenangan.

“Ada tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH,” paparnya. Tiga peran MUI terkait sertifikasi halal tersebut yakni penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH. Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, ujarnya, maka harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut.

Kedua, kata Lukman, MUI tetap memiliki peran untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH. Kemudian, MUI memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu organisasi auditor produk halal.

“Auditor-auditor yang terkait ini harus mendapat persetujuan dari MUI,” tandasnya. Kepala BPJPH Sukoso mengatakan lembaganya berwenang untuk meregistrasi produk halal di dalam dan luar negeri, mencabut label halal, memeriksa akreditasi LPH, dan mengupayakan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran terkait produk halal.

Badan yang dipimpinnya itu akan bersinergi dengan MUI untuk tata kelola yang baik terkait UU JPH. Dengan kerja sama yang baik itu maka akan menjadi alat penting untuk akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lewat sertifikasi produk.

“Kerja sama yang baik untuk pelayanan JPH dengan transparansi standar halal ini, dengan komunikasi yang baik menjadikan JPH memberi nilai tambah terciptanya daya saing produk,” tandasnya.

Ketua Umum MUI Maruf Amin mengatakan, UU JPH mengamanatkan setiap produk harus mendapatkan sertifikat produk halal. Pada awalnya sertifikat halal itu sifatnya kesukarelaan, tetapi seiring terbitnya UU JPH mengamanatkan setiap produk wajib mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat.

Menurut dia, MUI sebelumnya hanya memiliki wewenang menyelenggarakan sertifikasi halal bagi produk secara voluntary dan belum secara mandatory. Sementara pengawasan dan penegakan hukum itu ada di luar MUI.

“Dengan UU JPH dan diresmikannya BPJPH hari ini (kemarin) untuk penyelenggaraan yang lebih baik. MUI dengan kewenangannya untuk pemfatwaan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

MUI melakukan tugas-tugas itu dan mendukung terlaksananya sertifikasi halal yang sekarang di bawah BPJPH,” tandasnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Nor Ahmad mengatakan masih banyak masyarakat yang tidak tahu ada kewajiban sertifikasi halal di semua produk.

Bagaimana prosedur dan persyaratan produk dicap halal pun masyarakat banyak yang tidak tahu. “SDM dan perangkat IT untuk sertifikasi halal harus disiapkan karena banyak produk yang harus disertifikasi. Karena ini terkait dengan perlindungan umat,” ujarnya.

Diketahui, MUI mulai berperan aktif dalam menerbitkan sertifikasi halal berawal pada 1988. Dilansir dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, pembentukan didasarkan atas mandat dari pemerintah agar MUI berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada 1988.

Saat itu beredar isu mengenai lemak babi di Indonesia. LPPOM MUI kemudian didirikan pada 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, pada 1996 ditandatangani nota kesepakatan kerja sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI.

Nota kesepakatan tersebut disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/ audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

LPPOM MUI semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi lembaga- lembaga sertifikasi halal luar negeri yang kini mencapai 42 lembaga dari 25 negara.

neneng zubaidah

Berita Lainnya...