Edisi 12-10-2017
Polemik Senjata Rugikan Kepentingan Nasional


JAKARTA – Polemik impor senjata yang tidak kunjung berakhir antara dua institusi, yakni TNI dan Polri, dinilai justru akan merugikan kepentingan nasional.

Sebab polemik ini sama sekali tidak produktif dan semakin mengonfirmasi bahwa tidak ada koordinasi di level pemerintahan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Jakarta kemarin. Menurut dia, alangkah baiknya jika persoalan ini bisa diselesaikan di internal pemerintah.

Karena pada dasarnya, ini sesuatu yang confidential atau rahasia dan menjadi hal memalukan ketika ada institusi negara berkonflik karena perebutan senjata. Presiden, ujarnya, seharusnya sejak awal bisa mengantisipasi apalagi ini menyangkut antarinstitusi yang semuanya di bawah presiden serta berkaitan dengan persoalan pertahanan dan keamanan.

“Coba bayangkan kalau negara-negara lain melihat kalau alutsista ini terjadi perebutan di antara institusi atau lembaga. Jadi kita berharap diselesaikanlah di antara pemerintah apapun hasilnya,” kata Fadli di Gedung DPR.

Menurut Fadli, persoalan persenjataan ini harus didudukkan terlebih dahulu mengenai institusi yang berhak memiliki atau menggunakan senjata jenis tertentu dan seperti apa standarnya. Karena itu, semua harus diatur dalam standard operational procedure (SOP) dan lembaga berwenang harus memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan antarinstitusi.

“Karena pertahanan dengan keamanan pasti pendekatannya berbeda,” ujarnya. Pada dasarnya, lanjut Fadli, masalah ini bisa diantisipasi, diredam, dan tidak perlu sampai menyebar ke publik.

Namun, karena sudah berlangsung sampai beberapa pekan, justru ini menunjukkan konsolidasi dalam pemerintahan yang rapuh. Termasuk di antara beberapa institusi punya akses ke senjata. Adapun kemungkinan pengimpor senjata bermain dalam konflik ini, Fadli mengaku tidak tahu.

Namun pastinya, kata Fadli, senjata tidak bisa diimpor tanpa ada izin dari instansi terkait. Meskipun rapat gabungan antarinstansi terkait yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto sudah dilakukan, nyatanya masih ada polemik. “Kalau (dibahas) di DPR pasti akan ramai nanti.

Apalagi kalau masalah TNI-Polri, saya kira menyangkut kepentingan nasional tidak perlu diketahui pihak-pihak yang tidak perlu tahudari negara-negaraluardan sebagainya,” ujarnya. Senada diungkapkan anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding.

Menurut dia, pemerintah harus mengungkap pengimpor senjata itu. Sebab bisa jadi ada permainan dalam impor senjata tersebut. “Boleh jadi perusahaan-perusahaan yang mengimpor senjata sedang perang.

Maka perlu dibuka siapa yang sebenarnya di balik perusahaan pengimpor senjata ini dan itu harus dibuka, paling tidak harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya. Menurut Sudding, masalah ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik apalagi menyangkut senjata.

Informasi ini diperlukan untuk meredakan ketegangan antara TNI dan Polri. Memang, katanya, masalah ini terkait miskoordinasi, tapi masalah pengadaan senjata ini harus segera diselesaikan. Apalagi impor senjata ini bukan pertama kali dilakukan namun sudah berulang kali.

kiswondari/ binti mufarida







Berita Lainnya...