Edisi 12-10-2017
Reformasi Pajak Harus Sentuh Daerah


JAKARTA – Reformasi perpajakan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah harus diterapkan hingga pemerintah daerah.

Reformasi ini meliputi badan peradilan pajak yang mencakup peningkatan standar rekrutmen hakim pajak, peningkatan kompetensi dan integritas hakim, tata cara peradilan yang mudah, efektif, transparan, serta supervisi atau pengawasan yang lebih baik.

Mengutip data dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada APBD 2017 disebutkan bahwa kontribusi dana perimbangan masihsangat mendominasi pendapatan daerah yaitu 66,1%. Artinya, pendapatan daerah sangat bergantung pada kinerja penerimaan dipusat.

Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 24,2% terhadap pendapatan daerah. Secara nasional, hingga September 2017, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp770 triliun atau sekitar 60% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 sebesar Rp1.283 triliun.

Dengan demikian, ma sih terdapat kekurangan penerimaan pajak tahun ini sekitar Rp512,87 triliun. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan kondisi perekonomian yang masih dalam fase pemulihan akan berdampak pada penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah.

“Dengan demikian, sangat rasional jika pemerintah daerah menggenjot peneri maan melalui PAD. Namun, upaya ini harus dilakukan secara hati-hati terutama dampaknya terhadap tax certainty dan tidak menyimpang dari asas dan praktik pemungutan pajak yang baik,” ujar Yustinus dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, ketidak pahaman petugas pajak di daerah terhadap konsep pemungutan pajak dan minimnya peng awasan terhadap pemungutan pajak daerah sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. “Ini disebabkan oleh sistem peradilan yang belum baik sehingga keadilan dan kepastian hukum tidak tercapai dengan maksimal,” ujarnya.

Yustinus melanjutkan, capaian PAD selama ini masih rendah dan basis pajak daerah masih sangat terbatas. Hal ini berimplikasi pada berlomba-lombanya daerah, menambah jenis pungutan atau meningkatkan tarif pungutan untuk meningkat kan PAD, sehingga berujung pada pungutan daerah yang bermasalah.

“Sebagai dampaknya, otonomi daerah justru berdampak negatif bagi daerah itu sendiri dengan berkurangnya kepastian hukum, peningkatan beban pada masyarakat, serta terhambatnya investasi di daerah,” ungkapnya.

Menurut Yustinus, kepastian pajak atau tax certainty merupakan faktor yang sangat penting bagi investor dalam menentukan keputusan lokasi berbisnis dan berinvestasi. “Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OECD-IMF, ditunjukkan bahwa pajak merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi berbisnis dan berinvestasi, sedangkan faktor dari pajak yang paling menentukan adalah tax certainty,” tuturnya.

Dia mencontohkan, kasus PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) di mana pemerintah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (SKPD PKB) berdasarkan UU PDRD No 28 Tahun 2009 (prevailing). Padahal berdasarkan Kontrak Karya, PT NNT seharusnya tidak wajib membayar pajak daerah.

Kasus lain juga dialami PT Freeport Indonesia (PT FI), yaitu diterbitkannya SKPD Pajak Air Permukaan (PAP) berdasarkan UU PDRD No 28 Tahun 2009 (prevailing). Sehubungan dengan banding atas beberapa masa pajak SKPD PKB PT NNT, putusan yang dihasilkan majelis hakim berbeda satu sama lain.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa SKPD PKB A menyatakan menerima banding PT NNT, sedangkan majelis hakim yang memeriksa sengketa SKPD PKB B menolak. “Padahal, sengketa-sengketa tersebut serupa.

Terlepas dari independensi majelis hakim dalam memutus suatu perkara, putusan yang berbeda atas beberapa kasus yang serupa tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan,” imbuhnya. Sengketa lainnya yaitu penerbitan SKPD PAP atas pemanfaatan air permukaan oleh PTFI, juga mendapatkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

“Berulangnya putusan yang berbeda-beda akan menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk iklim investasi di Indonesia,” kata Yustinus. Untuk itu, dia meminta agar Mahkamah Agung menaruh perhatian lebih besar bagi reformasi pengadilan pajak dan mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan supervisi terhadap pengadilan pajak.

“Harus dilakukan perbaikan menyeluruh dalam pemungutan pajak daerah, baik regulasi, administrasi, kompetensi, dan integritas. Dengan demikian, pengadilan pajak berperan sebagai agent of change/enabler karena telah menciptakan kepastian hukum dan menjadi tempat untuk mencari keadilan yang hakiki,” ujarnya.

Anggota Komite Pengawas Perpajakan Sumihar Petrus Tambunan mengatakan, dalam penerapan hukum perpajakan sering kali ada perbedaan dalam implementasinya. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang tengah digalakkan diharapkan dapat meru muskan hal-hal yang bersifat sederhana dan tidak berbelit-belit.

“Saya kira dalam merumuskan UU, kita harus positif thinking, bagaimana supaya industri bisa maju,” ujar dia. Menurutnya, fungsi pajak sebenarnya untuk mengumpulkan dana untuk menyejahterakan rakyat. Praktik ini dilakukan juga di negara-negara maju di mana fungsi pajak sangat kuat untuk mengatur perekonomian dan tata cara kehidupan masyarakatnya.

oktiani endarwati

Berita Lainnya...