Edisi 12-10-2017
DPR Minta Densus Tipikor Bersinergi dengan KPK


JAKARTA –Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo m enilai Detasemen Khusus (Densus) Tipikor Polri dan KPK harus bisa bersinergi untuk menumbuhkan efek gentar dalam pemberan tasan korupsi.

Apa lagi, jaring an Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga kesemua daerah, bah kan desa. Namun, Bambang mengingat kan efek gentar dari Densus Tipikor Mabes Polri perlu di kelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut ber lebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran.

”Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bankbank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini pa tut digarisbawahi oleh Mabes Polri,” ungkap dia kemarin.

Menurut politikus Partai Golkar ini, salah satu alasan yang dikemukakan para pengguna anggaran adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum. Dia menilai fenomena ini sangat mempriha tinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah.

”Karena bisa saja dengan alas an takut dikriminalisasi oleh personel Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaat ananggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum,” kata dia.

Bambang mengatakan, Mabes Polri juga harus memasti kan bahwa semua personel Den sus Tipikor baik di pusat mau pun di daerah memahami dengan detail seluk-beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaat annya.

”Karena itu, agar peran dan fung sinya efektif, Densus Tipikor di pusat dan daerah idealnya memiliki copy buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan,” ungkap dia. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri Irjen Pol Bambang Sunar wibowo mengungkapkan, Polri membutuhkan anggaran Rp975 miliar untuk merealisasikan Densus Tipikor.

Dana itu di gunakan untuk operasional pe n anganan kasus belum termasuk fasilitas. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menerangkan, setiap penanganan satu kasus ko rupsi memerlukan dana cukup besar. Apalagi, kasus korup si yang ditangani Polri relatif lebih banyak.

”Satu kasus korupsi itu ratusan juta. Kalau di hitung saja dalam satu tahun Dit tipikor sampai tingkat polres sekarang sudah lebih dari 1.000 lebih kasus korupsi,” terang dia. Jenderal bintang dua ini men jelaskan, dana tersebut harus tersedia jika Densus Tipikor ini sudah terbentuk.

Jangan sampai dalam penanganan kasus korupsi justru Polri ha rus mencari-cari uang untuk biaya operasional. Densus Tipikor ini ditargetkan beroperasi pada 2018, dipimpin jenderal bintang dua dan membawahi 500 perwira menengah menjadi penyidik.

Struk tur dan personel anggota Densus Tipikor Polri ini akan diisi anggota kepolisian terbaik yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan tin dak pidana korupsi.

Selain di tingkat Mabes Polri, lembaga ini juga berada di tingkat polda di seluruh Indonesia. Hingga saat ini dasar regulasi yang akan menjadi payung hukum untuk mendukung pengoperasian Densus Tipikor itu masih dikaji.

m yamin

Berita Lainnya...