Edisi 12-10-2017
Pemerintah Siapkan Payung Hukum Kartu Tani


JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji rencana transformasi subsidi pupuk menjadi subsidi langsung untuk petani melalui Kartu Tani.

Diharapkan dengan Kartu Tani subsidi pupuk lebih tepat sasaran kepada petani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan Kartu Tani, yaitu payung hukum, penyuluhan pertanian, perluasan kartu tani, koordinasi antar bank pelaksana, dan phase out subsidi pupuk. “Pemerintah akan segera siapkan inpres dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait payung hukum Kartu Tani,” ujarnya di Jakarta kemarin. PenggunaanKartuTanidilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan pupuk.

Selain itu, melalui kartu, penyerapan dan distribusi pupuk dapat terpantau. Penerbit Kartu Tani terdiri dari atas bank badan usaha milik negara (BUMN), yaitu BRI untuk Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah, BankMandiridiJawaBarat, dan Bank BNI untuk Jawa Timur. Adapun progres Kartu Tani di Pulau Jawa per akhir September 2017 sudah mencapai 97%. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, bentuk implementasi yang dilakukan bersama Kementerian Pertanian adalah pendistribusian Kartu Tani sebagai media penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Ciamis.

“Ke depan kita akan mengintegrasikan Kartu Tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran KUR, dan asuransi pertanian,” ujarnya. Rini melanjutkan, dari total 8,8 juta petani yang menerima subsidi pupuk, jumlah petani yang sudah terverifikasi menerima subsidi pupuk sebanyak 5,9 juta. “Pada dasarnya semua sudah mendapat kartu tani. Kami targetkan akhir tahun ini selesai,” ungkapnya. Rini menuturkan, implementasi kartu tani diharapkan dapat memperbaiki database petani agar menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

Selain itu untuk mengetahui informasi luas lahan pertanian per wilayah dan menetapkan kebijakan berdasarkan perkiraan hasil panen.”Dengan adanya kartu tani ini, kita juga mulai memverifikasi mereka agar mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk masa tanam yang akan datang,” ujarnya.

Oktiani endarwati