Edisi 12-10-2017
Wakil Ketua DPRD Bantaeng Dituntut 2,5 Tahun Penjara


MAKASSAR– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng, Hajar Aswad, meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menjatuhkan penjara selama dua tahun enam bulan kepada Wakil Ketua DPRD Bantaeng Andi Alim Bachri.

Selain hukuman badan terhadap terdakwa kasus korupsi dana bantuan sosial itu, JPU juga menuntut Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantaeng membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan serta mengembalikan kerugian negara yang masih tersisa sebesar Rp9 juta.

Jaksa menilai, Alim bersama-sama dengan PPTK kegiatan, Sangkala Irwan, turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan negara.

“Peran terdakwa yang menerima uang kegiatan dari Bappeda dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPRD,” kata Hajar. Selain itu, terdakwa juga mengatur kegiatan seolah-olah milik dewan, padahal leading sektornya ada di Bappeda.

Penerimaan anggaran kegiatan sebesar Rp249 juta itu menurut jaksa tidak dibenarkan. Sebab terdakwa bukan bagian dari pelaksana kegiatan dan tidak berhak memegang, mengelola, dan sekaligus mengatur anggaran kegiatan.

Apalagi pengaturan dan penyerahan anggaran kegiatan itu kepada terdakwa membuat anggaran diduga hilang alias dikorupsi sebesar Rp129 juta sesuai dengan audit kerugian negara BPKP Sulsel.

Menanggapi tuntutan jaksa, terdakwa yang masih aktif sebagai Ketua DPD Demokrat Kabupaten Bantaeng ini tetap bersikukuh tidak bersalah. Namun demikian, pembelaan itu akan dia masukkan dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan pekan depan.

sri s syam