Edisi 12-10-2017
DPRD Kembalikan Mobil Dinas


BATAM KOTA– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mengembalikan 46 unit mobil dinas dan diganti dengan uang transportasi sebesar Rp7,5 juta per bulan.

“Seluruhnya sudah mengembalikan. Tapi yang baru parkir 20 kendaraan. Sisanya masih di bengkel dan izin digunakan anggota Dewan,” kata Sekretaris DPRD Batam Asril, Rabu (11/10). Dia mengatakan, pihaknya telah menyurati seluruh anggota Dewan segera mengembalikan mobil dinas pada awal September lalu.

Kendaraan itu akan diserahkan ke bagian aset Pemko Batam untuk digunakan pegawai eselon III.“Nanti kita ada BAP (Berita Acara Penyerahan) dari status pinjam pakai ke Pemko Batam,”ujarnya.

Asril juga mengatakan, besaran tunjangan transportasi yang akan diterima masing-masing anggota Dewan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam. Namun hingga kini peraturan itu belum terbit karena masih menunggu peraturan di atasnya yaitu, Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri.

“Ini kami masih menunggu. Karena tunjangan trasnportasi Dewan di Batam harus lebih rendah dari tunjangan Dewan di provinsi yang telah diatur dalam Pergub tadi itu,” ucap mantan Kepala Dinas Tata Kota ini.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan mengecek langsung kondisi kendaraan, apakah dikembalikan dalam keadaan baik atau rusak. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 juga telah disetujui oleh gubernur dan akan diparipurnakan secepatnya.

“Gaji Dewan sudah cair. Tunjangan transportasi yang belum. Infonya APBD-P kita sudah disetujui oleh gubernur. Sebentar lagi kami dan ketua mau ke Tanjungpinang,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam melelang 46 mobil dinas yang mereka gunakan selama ini. Kendaraan tersebut dinilai sudah tidak laik beroperasi karena akan menambah beban APBD Kota Batam.

“Saya dan kawan-kawan sepakat untuk mengembalikan secepatnya, karena kendaraan itu sudah uzur. Ibarat manusia harus membutuhkan biaya ekstra untuk perawatan dan tenaganya juga sudah berkurang,” kata anggota DPRD Batam Udin P Sihaloho.

Dia menjelaskan kendaraan itu keluaran tahun 2000 dan digunakan untuk mobil dinas anggota DPRD Batam periode pertama. Artinya, kendaraan dinas ini digunakan oleh anggota Dewan periode keempat yang telah memasuki usia ke 18 tahun.

“Sedangkan untuk kendaraan dan mesin, usia standar adalah delapan tahun. Jadi kalau dihitung dari nilai buku tersebut sama dengan Rp0 (nol),” ujarnya. Pemko Batam, lanjutnya, berencana mengalihkan kendaraan itu untuk operasional pegawai eselon III harus dipertimbangkan dengan matang.

“Lebih bagus mobil dinas itu dilelang saja seperti yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta,” kata politisi PDIP ini. Udin menjelaskan, jika kendaraan ini digunakan oleh pegawai eselon III, maka pemerintah daerah kembali menganggarkan biaya perawatan dalam APBD Kota Batam.

Menurut dia, akan ada penambahan anggaran dari yang diajukan sebesar Rp3,764 miliar yang diambil dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp16 miliar.

“Biaya minyak untuk kenderaan itu juga akan membengkak, sebab Pemko akan menanggung BBM ketika armada ini digunakan oleh ASN, beda dgn saat digunakan oleh Dewan, sebab Dewan menanggung segala kerusakan maupun BBM-nya,” katanya.

Anggota DPRD Batam lainnya, Rohaizat menambahkan, dirinya akan mengembalikan mobil dinas itu setelah menerima surat serah terima kendaraan antara DPRD dan Pemko Batam.

“Kami, kemarin menerima mobil dinas, ada surat serah terima. Tentu surat pengembalian penyerahan mobil dinas dari Pemko harus ada kami terima,” kata Rohaizat. Sebelum ada surat tersebut, pihaknya tetap menggunakan kendaraan tersebut, meskipun PP Nomor 18/ 2017 telah disetujui dan disahkan.

Sebelumnya, WakilWaliKota Batam Amsakar Achmad menyatakan, 46 mobil dinas anggota DPRD Batam akan ditarik dan digunakan sebagai kendaraan operasional pegawai eselon III di lingkungan Pemko Batam. Sebagai penggantinya, setiap anggota Dewan akan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp7,5 juta per orang.

iwan sahputra