Edisi 12-10-2017
Kejati Digugat 3 Pimpinan DPRD Sulbar


MAKASSAR – Tiga pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggugat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.

Gugatan melalui praperadilan ini terkait penetapan ketiganya sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana aspirasi pada APBD 2015-2016.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Safri mengatakan ketiga pimpinan DPRD Sulbar yang menggugat Kejati Sulsel yakni, Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara serta tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar yakni Munandar Wijaya, dan Harun.

“Benar, ketigapemohonmendaftarkan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dengan nomor registrasi : 24/ Pid.pra/2017/PN-Mks,” kata Safri kepada KORAN SINDO di Makassar, Rabu (11/10). Rencananya, lanjut Safri, pengadilan segera menetapkan majelis hakim yang mengadili sidang praperadilan tersebut.

Usai penetapan majelis, maka sidang akan digelar maraton maksimal tujuh hari kerja. Sementara materi inti gugatan yang diajukan tiga pimpinan Dewan yakni menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan masing-masing atas nama para pemohon.

Selain itu, tidak sah segala penyitaan dalam perkara pidana para pemohon di Kejati Sulsel. Sebelumnya Kejati Sulsel sudah menetapkan empat pimpinan DPRD Sulbar yakni Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara serta empat Wakil Ketua DPRD Sulbar yakni Munandar Wijaya, Harun, dan Hamzah Hapati Hasan sebagai tersangka.

Sementara dalam gugatan praperadilan di PN Makassar hanya Hamzah Hapati Hasan yang tidak ikut serta menggugat. Menanggapi gugatan praperadilan yang dialamatkan ke Kejati Sulsel, Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib mendesak pejabat negara yang dijadikan tersangka oleh penyidik Kejati Sulsel harus terbuka dan mau membeberkan proses penanganan kasusnya kepada publik.

Ini dimaksudkan agar pejabat tidak menjadi sandera penegak hukum. Selain itu penanganan hukum juga harus berlangsung sesuai koridornya tanpa diembel-embeli “mahar” yang harus dipenuhi tersangka.

“Jangan sampai tersangka ini jadi ATM penegak hukum ,” kata Muthalib. Sementara itu pihak termohon Kejati Sulsel melalui Aspidsus Kejati Sulsel, Tugas Utoto mengatakan upaya praperadilan adalah hak setiap warga negara. Untuk itu dirinya mempersilahkan ketiga tersangka menggunakan hak itu.

“Silahkan saja itu hak setiap warga negara,” tuturnya, datar. Keempat tersangka dalam kedudukannya selaku pimpinan DPRD Sulbar diduga telah menyepakati besaran nilai pokok pikiran tahun anggatan (TA) 2016 sebesar Rp360 miliar. Uang tersebut diperuntukkan untuk 45 anggota DPRD Sulbar dalam bentuk uang aspirasi.

Para tersangka, dianggap telah secara sengaja dan melawan hukum memasukkan pokok pokok pikiran seolah olah aspirasi masyarakat dalam APBD TA 2016 tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52/ 2016 tentang Pedoma Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2016.

sri s syam