Edisi 12-10-2017
P-APBD Minut Dievaluasi Ulang


MINAHASA UTARA – Badan Anggaran DPRD Minahasa Utara (Minut) memverifikasi ulang terhadap Perubahan- APBD 2017 setelah dikoreksi Pemprov Sulawesi Utara.

Kuat dugaan koreksi terhadap total APBD Perubahan Rp926,93 miliar dikarena anggaran yang tertata sebagaian besar diperuntukan untuk melakukan pembayaran utang ke pihak ketiga sehingga tak lagi ada pembangunan fisik dalam bentuk proyek.

“Kalau koreksi pihak Pemprov Sulut terhadap APBD Perubahan ini benar. Saya selaku ketua TAPD melalukan verifikasi ulang atas koreksi yang dilakukan pihak provinsi, terkait pembayaran hutang memang ada.

Namun semua pembayaran ke pihak ketiga kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Yang pasti P-APBD ini untuk kepentingan rakyat Minahasa Utara,” ujar Sekda Minut Jemmy Kuhu, Rabu (11/10).

Dia menambahkan, sedikitnya ada enam poin yang dikoreksi untuk diperbaiki. Sayangnya Kuhu tidak merinci apa saja keenam poin itu. “Koreksi pihak pemprov ada enam hal, dari keenam poin itu total anggaran yang terkoreksi jumlahnya mencapai miliaran rupiah, angkanya tidak bisa saya rinci. Tapi yang pasti jumlahnya miliaran dan sementara kita bahasa bersama dewan di Banggar,” ungkapnya.

Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunam sebelumnya dalam nota keuangan atas penyampaian nota keuangan atas Perubahan- APBD 2017 merinci komponen pendapatan ditargetkan sebesar Rp867,16 miliar tetapi dalam P- APBD 2017 masih dapat dioptimalkan sehingga bertambah Rp58,86 miliar dan setelah perubahan menjadi Rp926,03 miliar.

Sementara itu, untuk belanja pada P- APBD 2017 direncanakan sebesar Rp876,91 miliar dan bertambah sebesar Rp50,02 miliar, setelah perubahan menjadi Rp926,93 miliar.

Ketua Banggar DPRD Minut Berty Kapojos dan Wakil Ketua Denny Wowiling membenarkan adanya pembahasan atas koreksi P- APBD 2017. “Iya kita bersama TAPD yang dipimpin pak sekda sementara merumuskan hasil koreksi yang diberikan pihak pemprov saat masa konsultasi, setelah ini maka APBD P ini sudah bisa digunakan,” ujarnya.

la ode haryadi