Edisi 13-10-2017
Kapolri Utamakan Hubungan TNI-Polri


JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta polemik pembelian senjata api yang sempat ramai dibicarakan untuk tidak dilanjutkan.

Menurut Tito, hubungan antara TNI dan Polri jauh lebih penting untuk mengamankan bangsa ini dari segala ancaman. Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

“Polri menganggap bahwa polemik ini tidak perlu untuk berlanjut karena hubungan Polri dan TNI jadi hal yang jauh lebih penting karena ini adalah dua pilar NKRI,” tandas Tito di hadapan Komisi III DPR.

Polemik ini berawal dari pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya pengadaan 5.000 pucuk senjata api yang dilakukan institusi nonmiliter.

Polemik kembali terjadi setelah sejumlah paket yang berisi amunisi dan senjata api ditahan oleh BAIS di Bandara Soekarno- Hatta dan Bandara Fatmawati, Bengkulu.

Kedua paket senjata api itu diketahui milik Polri dan BNN. Tito mengungkapkan, kesolidan TNI-Polri juga telah menjadi kesepakatan dirinya bersama Panglima TNI. Bahkan dia memerintahkan jajarannya untuk tidak terpengaruh dengan isu ini.

“Jangan juga ada pihak ketiga yang goreng isu ini sehingga hubungan TNI dan Polri jadi terkorbankan. Ini akan merugikan bangsa dan rakyat,” tandasnya. Menurut Tito, masalah ini telah ditangani dengan baik oleh tim internal pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto.

“Khusus mengenai polemik senjata, saya lihat ini sudah ditangani oleh tim internal pemerintah melalui Bapak Menko Polhukam yang sudah mengumpulkan para pimpinan terkait. Ada 11 instansi termasuk Polri,” paparnya.

Menurut Tito, tim ini sudah masuk ke rapat teknis yang tengah membahas pengaturan persenjataan hingga perizinannya. “Kemarin sudah masuk ke rapat yang teknis untuk membentuk tim pengaturan regulasi persenjataan perizinan dan lain-lain. Ini sudah dimulai,” ungkapnya.

Dia berharap tim internal dari pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak muncul lagi ke depannya. “Oleh karena itu saya berpikir bahwa polemik mengenai senjata api termasuk yang di Brimob tidak menjadi polemik yang berkelanjutan.

Biarkan tim internal pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dan nanti tentunya dari Polhukam akan menyampaikan ke publik,” paparnya. Sementara itu Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengaku, Polri telah mengutus jajaran dari Badan Intelijen Dan Keamanan (Baintelkam) untuk menjadi perwakilan di Tim 11 dari jajaran Polri. “Ada dari Baintelkam.

(Tim 11) bukan hanya memiliki senjata, tapi semua stakeholder yang terkait dengan prosedur dan perizinan senjata api,” kata Setyo. Menurut Setyo, tim ini nantinya akan membahas pengaturan sampai perizinan pengadaan persenjataan. “Masih dalam proses,” ujarnya.

mula akmal/ binti mufarida