Edisi 13-10-2017
Literasi Digital Masih Belum Tersinergi


JAKARTA - Merebaknya hoax , terorisme, hingga cyberbullying ditengarai karena kegiatan literasi digital yang belum dilakukan secara sinergis.

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Mediana Handayani mengatakan, dia bersama 56 peneliti dari 26 universitas mengadakan penelitian pemetaan gerakan literasi digital di Indonesia.

Penelitian ini berhasil memetakan 342 kegiatan literasi digital sepanjang 2010-2017.

Hasilnya adalah pelaku gerakan literasi media banyak dilakukan di perguruan tinggi (56,14%), pemerintah di posisi kedua (14,34%), komunitas (13,52%), LSM (5,32%), sekolah dan korporasi masing-masing 3,68% dan terakhir media hanya 0,4%.

Dia menjelaskan, tingginya posisi perguruan tinggi sebagai pelaku kegiatan literasi digital bisa jadi bagian pengabdian masyarakat sebagai salah satu tiang Tridarma Perguruan Tinggi.

”Sehingga bisa dikatakan perguruan tinggi adalah motor gerakan literasi digital,” katanya ketika ditemui di Kampus Moestopo. Mediana menjelaskan, remaja dan pelajar menjadi sasaran utama kegiatan literasi digital ini.

Faktanya, remaja dan pelajar masuk dalam kelompok paling rentan dan dianggap paling banyak terpapar pengaruh buruk dari media digital. Namun, bisa juga sebaliknya bahwa remaja dan pelajar dibidik karena mereka dianggap sebagai agen perubahan yang bisa ambil bagian dalam mengatasi persoalan masyarakat digital.

Mediana mengatakan, meluasnya hoax, meningkatnya cyberbullying, kuatnya ujaran kebencian ataupun banyaknya konten pornografi dan kekerasan, terorisme dan pedofilia terjadi karena gerakan literasi digital di Indonesia cenderung bersifat sukarela, insidental, sporadis, dan belum tersinergi antara para pelaku kegiatan.

”Penelitian ini merekomendasikan pelaku kegiatan harus lebih banyak dari nonperguruan tinggi. Sasarannya juga jangan hanya kaum muda, perlu juga kemitraan yang lebih banyak terutama dengan pemerintah, media, dan korporasi,” katanya.

Dia menerangkan, perguruan tinggi meski menjadi motor kegiatan literasi digital tapi tidak bisa berjuang sendiri. Hal yang juga penting adalah literasi digital harus diberikan di level keluarga, sekolah, dan negara.

Khusus level sekolah, kata dia, harus ada perubahan ke arah pendidikan berbasis digital, dalam artian guru dan murid harus paham dengan konten pembelajaran bersama.

Pemerintah juga didorong membangun infrastruktur digital yang demokratis, memperkuat egovernance, dan memberdayakan warga negara sebagai bagian dari kewarganegaraan digital.

Sementara Menristek-Dikti Mohammad Nasir mengatakan, bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai upaya menggoyahkan keutuhan dan kekokohan NKRI, mengguncang kebinekaan bangsa, seperti praktik kekerasan yang mengatasnamakan agama, fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme yang akhir-akhir ini semakin marak di Tanah Air.

Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka yang melahirkan sumber daya manusia unggul harus mampu menjadi benteng terhadap tumbuh dan berkembangnya ideologi terorisme dan radikalisme.

”Di kampus, saya harapkan muncul berbagai konsep akademik untuk melawan radikalisme yang dihubungkan dengan pengembangan SDM secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan cara ini, kita dapat secara sistematis melawan berkembangnya pemikiran radikal dan mencegah terorisme,” ujar Nasir.

Nasir mengatakan saat ini potensi menyusupnya ideologi terorisme dan radikalisme di perguruan tinggi meningkat; dan disinyalir mahasiswa bersama unsur sivitas akademika lainnya di perguruan tinggi menjadi sasaran upaya pelemahan NKRI melalui berbagai cara.

Untuk itu, Nasir berharap agar pimpinan perguruan tinggi dapat meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan tegas, tetapi santun terhadap berbagai aktivitas yang dapat merongrong kekukuhan Pancasila dan keutuhan NKRI.

neneng zubaidah