Edisi 13-10-2017
Mendagri: Usut Tuntas Dalang Kerusuhan


JAKARTA – Penyerangan Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh sejumlah pendukung pasangan calon bupati/wakil bupati yang kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tolikara, Papua, harus diusut tuntas.

Sikap tidak mau menerima kekalahan hasil pemilu yang dilampiaskan dengan aksi anarkistis tidak bisa ditoleransi. Penyerangan sejumlah oknum yang diduga pendukung pasangan John Tabo-Barnabas Weya terjadi akibat kekecewaan atas hasil Pilkada 2017 dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menuntut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunda proses pelantikan dan memenangkan pasangan yang mereka dukung. Akibat keinginan mereka tidak mendapatkan respons, akhirnya mereka melempari sejumlah ruangan di gedung Kemendagri dengan batu.

Akibatnya 11 orang terluka dan sejumlah fasilitas rusak termasuk kamera wartawan MNC TV . “Kami meminta agar aktor di balik penyerangan tersebut harus diusut tuntas. Aksi anarkistis itu tidak pantas dilakukan oleh siapa pun,” ujar Mendagari Tjahjo Kumolo kemarin.

Dia mengungkapkan kekesalannya atas insiden penyerangan yang dilakukan sekelompok pendukung salah satu calon bupati di Pilkada Tolikara Papua. Dia merasa harga diri dan kehormatannya terganggu dengan insiden yang merusak fasilitas di Kantor Kemendagri.

“Kasus perusakan Kantor Kemendagri dan adanya staf yang terluka seperti wajah saya tertampar,” tuturnya. Tjahjo menduga pelaku penyerangan adalah simpatisan suruhan dan tidak hanya berkaitan dengan PilkadaToli- kara.

Dia telah meminta jajarannya untuk mencari akar masalahnya. Termasuk mencari tahu siapa yang mendanai aksi tersebut. “Harus terungkap siapa yang di belakang mereka. Indikasinya sudah kelihatan.

Muaranya ke Pilgub (Pemilihan Gubernur) Papua,” ujarnya. Dia mengatakan selama ini apa yang menjadi keluhan kelompok tersebut sudah diakomodir oleh pihak Kemendagri.

Dalam hal ini juga suadh di-jelaskan juga terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hasil sengketa Pilkada Tolikara. “Saya sudah jelaskan bahwa tidak bisa membatalkan keputusan Hukum MK yang final dan mengikat.

Tidak bisa juga mengubah SK yang kalah menjadi pemenang. Tapi mereka tetap berpegang bisa,” jelasnya. Sementara itu polisi telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan penyerangan Kantor Kemendagri.

Ke-11 orang itu adalah bagian dari 15 yang ditangkap tak lama seusai peristiwa itu terjadi. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam kejadian itu. Ada yang berperan melakukan perusakan seperti perusakan pot bunga dan kaca gedung.

Ada pula yang melakukan penganiayaan terhadap pegawai Ke-mendagri. “Kita naikkan statusnya jadi tersangka. Sesuai dengan peran dan saksi dari temantemannya.

Sementara daripada keterangan yang ada dari teman-temannya, 11 orang itu melakukan perusakan dan penganiayaan,” kata Kabid Humas Polda metro Jata Kombes Pol Argo Yuwono.

Adapun untuk empat orang lainnya hingga kini masih berstatus saksi saja. Polisi belum menemukan adanya perusakan dan penganiayaan yang dilakukan mereka dalam kejadian tersebut. “Yang 11 orang kita tahan, yang empat kita pulangkan,” tegasnya.

Kapolda: Pilkada Serentak di Jabar Rawan

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan, pilkada serentak yang berlangsung di 16 kota/kabupaten dan Pilgub Jabar 2018 dinilai rawan. Kerawanan tersebut salah satunya dipicu besarnya jumlah pemilih yang akan terlibat dalam momentum tersebut.

“Jadi itu maksud pernyataan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian saat apel Kasatwil di Semarang, belum lama ini, yang menyebutkan Papua dan Jabar merupakan wilayah rawan konflik pada Pilkada Serentak 2018 mendatang,” kata Agung di Mapolda Jabar, Kota Bandung, kemarin.

dita angga/ helmi syarif/ agus warsudi