Edisi 13-10-2017
Multi-Mux Dinilai Lebih Baik


JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi I DPR sedang melakukan tahap harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

Namun beberapa poin di dalamnya masih jauh dari harapan pelaku industri penyiaran. Beberapa poin dalam draf yang diajukan DPR dinilai tak sejalan dengan pelaku industri penyiar an. Hal itu masih jauh dari tujuan untuk menumbuhkan industri penyiaran yang sehat.

Salah satu dari perubahan substansi yang dilakukan Baleg adalah model bisnis migrasi sistem penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (TV FTA) analog menjadi digital.

Pada intinya Komisi I DPR tidak bersedia mengubah konsep single mux operator dan penetapan Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital.

Hal ini tentu saja menuai polemik. Pasalnya frekuensi siaran akan dikuasai hanya oleh satu pihak. Pakar komunikasi po litik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, konsep single mux akan memisahkan antara konten dan teknologi dalam industri penyiaran.

Padahal kedua poin itu menjadi kesatuan dalam sebuah pesan yang disalurkan melalui teknologi penyiaran. Konsep single mux pengelola dipusatkan di konsorsium. “Dengan demikian pengendalian frekuensi dan infrastruktur ada di tangan mereka.

Sementara siaran tidak bisa dipisahkan dengan konten meskipun DPR menyebut konten tidak termasuk, itu tidak dipisahkan dengan teknologi,” kata Emrus kemarin. Menurut Emrus, jika infrastruktur penyiaran dikelola dengan konsep single mux , hal itu tetap tidak bisa terlepas dari media massa karena desain distribusi penyampaian konten tak bisa dipisahkan.

Oleh karena itu dia lebih menyarankan un tuk menggunakan konsep multimux ketimbang single mux . “Saya sangat prihatin terhadap teman-teman di DPR yang menurut saya harus mengedepankan Pasal 29. Terus terang saya lebih menyarankan mutimux ,” tegasnya.

Sementara itu, jika DPR bersikukuh untuk menggunakan konsep single mux, Emrus menyarankan agar pelaku industri penyiaran atau media massa dilibatkan dalam konsorsium. “Masih ada jalan keluar, kompromi pelaku industri penyiaran dengan DPR.

Salah satunya bisa saja single mux, tetapi yang mengelolanya orangorang TV, jangan konsorsium ke kuasaan dari legislatif dan eksekutif,” jelasnya. Tak hanya itu, Emrus juga menyarankan agar anggota DPR tidak kaku dan lebih terbuka untuk berdialog dengan para pelaku industri penyiaran.

“Aneh bagi saya teknologi dipisahkan dengan konten. Itu satu kesatuan, perlu jalan keluar yang sifatnya kompromi dalam pengertian positif sehingga kedua kepentingan tera komodasi, tidak mengganggu industri penyiaran.

Saya mendorong teman-teman DPR jangan kaku, buka dialog dengan orangorang industri penyiaran,” ujarnya. Sementara itu Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menjelaskan, pada prinsipnya antara pengusul, yakni Komisi I DPR, dan Baleg sudah ada titik temu yang selama ini menjadi perdebatan panjang, yaitu mengenai single mux dan multi - mux.

Dia mengakui bahwa tujuan RUU Penyiaran ini perlu melihat bahwa frekuensi harus dikuasai negara, tapi penguasaan negara ini perlu mempertimbangkan lembaga penyiaran yang sudah ada.

Karena itu ada perampingan kanal TV yang dimiliki swasta se hingga tidak ada monopoli. Dari 320 kanal, TV negara akan menguasai sekitar 120 kanal. ‘’Karena itu, kami per soalkan keterjaminan penyelenggara negara terhadap lembaga penyiaran ini harus ada norma yang mengatur, yaitu dalam norma ini ada keterjaminan lem baga penyiaran pemerintah (LPP) dan lembaga penyiaran swasta (LPS).

LPP akan atur terhadap para pelaku lembaga swasta penyiaran baru yang akan mengajukan permohonan mendapatkan kanal. LPS itu akan kelola kanal yang dimiliki setelah dikurangi,’’ kata Firman saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Karena itu, lanjut Firman, tidak lagi berpatok pada istilah singlemux atau multi-mux, RUU Penyiaran akan mengambil jalan tengah dengan tetap mengembalikan frekuensi untuk dikelola negara, tapi juga ada jaminan bagi LPS untuk men dapatkan kanal dan dikelola oleh tiap LPS.

Hal itu merupakan norma yang harus disebutkan secara jelas dalam UU Penyiaran. ‘’Infrastruktur LPS yang sudah punya dia bangun sendiri. Kami lindungi sektor swasta yang berinvestasi terhadap infrastruktur. Harus dijamin,’’ ujarnya.

Menurut Firman, ketentuan swasta dapat mengelola kanal sendiri akan disebutkan dalam UU karena swasta harus tetap dijamin UU karena ada investasi di dalamnya yang harus dijaga.

Penyerapan tenaga kerja dari swasta juga membantu perekonomian negara dan kalau regulasi membuat swasta harus bekerja dari nol lagi, maka akan terjadi stagnasi dalam investasi dan mempengaruhi APBN serta rawan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Ini sudah kita jaga. Regulasi kita buat pada kepentingan nasional iya. Tapi swasta tak boleh dimatikan,’’ tandasnya.

kiswondari/okezone