Edisi 13-10-2017
Program Anies-Sandi Harus Fokus dan Kontinu


JAKARTA – Program maupun kegiatan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno harus fokus dan kontinu.

Prioritas penanganan tetap pada masalah utama Ibu Kota, yakni banjir dan macet. Anies-Sandi akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 16 Oktober 2017. Kemudian pasangan yang diusung PKS dan Partai Gerindra ini akan melakukan serah terima jabatan di Balai Kota DKI Jakarta.

Seusai pelantikan, tantangan berat bagi Anies-Sandi sudah di depan mata. Menurut pemerhati transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwilaksana, Anies-Sandi dalam dua hingga tiga tahun pertama harus fokus memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi publik dan membatasi kendaraan pribadi.

Dengan demikian, kemacetan di Jakarta akan berkurang. “Program utama mengatasi macet itu harus sesuai Pola Transportasi Makro (PTM). Artinya, program kebijakan transportasi Anies-Sandi harus berkesinambungan,” ujar Aditya di Jakarta, kemarin.

Dalam PTM ada tiga tahapan, yaitu perbaikan dan penambahan moda transportasi, penambahan infrastruktur, serta pembatasan kendaraan. Saat ini penambahan moda transportasi berbasis rel baik mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT) tengah dilakukan, termasuk perbaikan bus rapid transit (BRT).

Anies-Sandi harus fokus mengimplementasikan secara terpadu pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi berikut pemberlakuan electronic road pricing (ERP) sekaligus membatasi sepeda motor di jalur tertentu, serta fasilitas pendukung lain seperti trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan zebra cross .

Dalam perumusan detail program transportasi, Anies- Sandi harus mengundang dan mengajak berdiskusi seluruh badan penyelenggara transportasi dan menyusun keterpaduan titik-titik moda transportasi. Jangan sampai penumpang angkutan umum berpindah ke angkutan umum lain seperti yang terjadi pada bus reguler dengan bus Transjakarta.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai dalam 100 hari pertama kerja Anies-Sandi harus memetakan penyebab masalah yang nantinya bisa diatasi dengan program kegiatan pada 2018.

Anies-Sandi harus membangun terlebih dulu kinerja birokrasi yang kondusif dan mengajak masyarakat dalam mengambil kebijakan. Masalah banjir di Jakarta bisa diselesaikan dengan cara menyerap sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah dan menghubungkan seluruh saluran makro, mikro, ataupun lingkungan agar mengalir ke laut.

Bukan mengalirkan seluruhnya ke laut dan membuat tanggul dengan betonisasi seperti yang terjadi belakangan ini. Normalisasi sungai, waduk, atau embung harus terus dilakukan dengan cara mengajak warga ikut berpartisipasi.

Kemudian tawarkan hunian vertikal bagi warga yang terkena normalisasi sehingga yang terjadi bukan penggusuran dan mematikan perekonomian warga. “Perbanyak ruang terbuka hijau (RTH), bukan membangun ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA).

Buat rencana induk yang menyangkut tiga permasalahan dalam satu kesatuan, rencana induk saluran air yang di atasnya terdapat pelebaran trotoar dan pemindahan utilitas di bawah trotoar,” ujar Nirwono.

Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai tak berlebihan jika warga Jakarta berharap ada langkah revolusioner yang dilakukan Anies- Sandi untuk membenahi Ibu Kota melampaui capaian gubernur sebelumnya.

“Anies-Sandi harus mampu menjadi pembeda dengan kinerja yang layak dibanggakan,” katanya. Publik bertanya apa yang seharusnya dilakukan Anies- Sandi sebagai program prioritas. Adi melihat ada beberapa hal, pertama tentu tak semua program Anies-Sandi bisa direalisasikan dalam waktu 100 hari.

Apalagi di tengah pembahasan APBD Perubahan 2017 yang sudah ditutup tentu tak banyak yang bisa dilakukan Anies-Sandi selama 100 hari pertama. “Ada program prioritas yang mesti ditargetkan beres seperti polemik reklamasi, realisasi program OK OCE, penciptaan lapangan kerja baru, dan program rumah DP 0%,” ungkapnya.

Kedua, memasuki 2018 Anies-Sandi baru leluasa merealisasikan semua program sesuai visi dan misinya. “Yang jadi prioritas jangka panjang adalah kemacetan dan banjir serta pemerataan ekonomi, tak hanya terdistribusi di kawasan Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin, termasuk juga penataan kota yang mulai semrawut kembali,” ujar Adi.

Ketiga, secara politik hambatan Anies-Sandi bisa datang dari DPRD karena tak didukung suara mayoritas.

Ini bisa jadi hambatan serius bagi mereka, terutama kebijakan anggaran DKI ke depan. Anies, yang ditemui saat fitting seragam di Kebayoran Baru, mengatakan, hal terpenting adalah fokus pada substansi untuk lebih berkarya, bekerja, hingga implementasi janji-janjinya.

Untuk 100 hari kerja setelah pelantikan, dia memilih fokus pada RAPBD 2018 karena di situlah semua slot kegiatan atas janji-janjinya dapat diimplementasikan. “Pada APBD Perubahan 2017 ada yang sudah dimasukkan dan ada yang belum.

Kenapa belum? karena kami belum memiliki otoritas. Besok (setelah pelantikan) kami sudah kerja, kami akan panggil semuanya bahwa semua yang menjadi program harus berjalan,” ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.

bima setiyadi/ r ratna purnama