Edisi 13-10-2017
Tiga Negara Sepakat Bentuk Patroli Maritim


JAKARTA - Indonesia, Malaysia, dan Filipina meluncurkan Patroli Udara Tiga Negara yang merupakan kelanjutan kerja sama trilateral negara-negara itu di Laut Sulu.

Acara peluncuran digelar di Pangkalan Udara Subang, Malaysia, kemarin. Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang hadir dalam acara peluncuran tersebut, bentuk kerja sama ini nantinya akan diin-tegrasikan dengan patroli dan pelatihan darat menggunakan mekanisme yang sudah dikoordinasikan serta disusun sebelumnya.

Kesepakatan ini merupakan hasil yang menggembirakan setelah hampir dua tahun para menteri pertahanan ketiga negara menentukan kebijakan yang dapat menjadi kesepakatan politik dalam menghadapi permasalahan kompleks di perairan Laut Sulu dan sekitarnya sejak awal 2016.

Kesepakatan ini juga sebagai tanda dimulainya kerja sama patroli maritim ketiga negara. Kesepakatan ini diawali dengan peresmian penggunaan Kendali Komando Maritim (MCC) dan peluncuran program TMP Indomalphi di Tarakan, Kalimantan Utara, 19 Juni 2017.

Ryamizard mengatakan, kegiatan ini juga akan menjadi satu model acuan yang komprehensif guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna lalu lintas seperti nelayan, transportasi serta eksplorasi kekayaan perairan di kawasan Laut Sulu.

“Kerja sama ini juga pada awalnya meniru konsep yang telah lebih dahulu berhasil mengurangi tindakan kejahatan laut secara drastis di Selat Malaka yang didukung tiga negara pantai, yakni lndonesia, Malaysia, dan Singapura,” ujar dia dalam siaran persnya kemarin.

Belakangan, ketiga negara melengkapi diri melalui program kerja sama Eyes in the Sky , kemudian Thailand menyatakan keinginannya bergabung dalam patroli pengamanan Selat Malaka.

Ryamizard menambahkan, upaya-upaya itu juga terbukti sangat efektif dalam memberikan jaminan keamanan terhadap pengguna jalur pelayaran Selat Malaka serta mencegah upaya internasionalisasi wilayah yang menjadi kepentingan bersama.

Tidak hanya itu, kerja sama regional semacam ini akan sangat berguna untuk mengantisipasi infiltran paham radikal yang mulai kembali ke negara masing-masing akibat medan pertempuran mereka sudah direbut pasukan pemerintah sah masing-masing.

Contohnya adalah gelombang simpatisan ISIS dan manusia-manusia yang semula secara sukarela dan sadar bergabung dengan ISIS yang ingin kembali ke negara asalnya setelah ISIS digulung di Irak dan Suriah.

“Bagi Indonesia, permasalahan yang terjadi di wilayah teritorial harus diatasi negaranegara yang berbatasan langsung,” katanya. Dengan memperhatikan hal tersebut, Indonesia berupaya mengembangkan perhatian dan komitmen dalam upaya memerangi kejahatan transnasional ini secara lebih komprehensif.

Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan telah menginisiasi untuk melaksanakan kerja sama yang lebih intensif pada bidang pertukaran informasi dan kejahatan siber.

binti mufarida/ Sindonews