Edisi 13-10-2017
Warga Depok Gugat Kebijakan Sistem Satu Arah


DEPOK - Setelah sempat tertunda pekan lalu, sidang gugatan Sistem Satu Arah (SSA) yang dilayangkan kelompok masyarakat Arif Rahman Hakim Menggugat akhirnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Depok.

Kali ini sidang yang mengagendakan pemeriksaan berkas menghadirkan tergugat Pemkot Depok, Polres Depok, dan DPRD Kota Depok. Leo Prihardiansyah, kuasa hukum Arif Rahman Hakim Menggugat, mengatakan bahwa persidangan kali ini berisi pemeriksaan berkas, administrasi, dan pemeriksaan surat tugas.

“Jika dianggap lengkap oleh majelis hakim maka akan dilanjutkan mediasi. Biasanya hakim langsung menawarkan mediasi,” katanya. Dalam gugatan yang diajukan, pihaknya menginginkan agar SSA dihentikan.

Hal tersebut mengacu dari dampak aspek sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat sekitar. ”Banyak masyarakat yang lapor ke saya. Mereka umumnya mendukung jika uji coba SSA dihentikan. Yang dikhawatirkan, takutnya muncul konflik sosial,” ucapnya.

Dia memaparkan setidaknya ada tujuh perwakilan warga yang memberikan kuasa kepada dirinya. Tujuh perwakilan penggugat terdiri meliputi pelaku usaha, pengguna jalan, dan masyarakat, serta 171 dukungan dari berbagai pihak.

”Nantinya dalam tahap mediasi, kuasa hukum sifatnya pasif. Yang berhak menentukan kelanjutan kasus adalah penggugat,” paparnya. Pihaknya berupaya agar Pemkot Depok tergugah dan membatalkan uji coba SSA yang dinilai belum maksimal.

”Kami hanya ingin menggugah Pemkot Depok dan mengatakan jika warga Depok melek hukum. Kami ingin Depok lebih maju,” tandasnya. Kabag Hukum Pemkot Depok N Lienda Ratnanurdiany mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan para penggugat.

”Kami ikuti saja aturannya. Tahapan sidang ini juga diikuti. Apakah nanti ada mediasi atau tidak dilihat saja nanti,” katanya. Dia menyebutkan siapa pun berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. ”Itu hak semua warga. Tentunya kebijakan ini bukan tanpa kajian.

Lagi pula, ini masih tahap uji coba dan masih berlangsung dan ditetapkan secara final,” ucapnya. Dia menambahkan setidaknya batas waktu uji coba berlangsung selama enam bulan dari masa yang ditentukan. ”Setahu saya seperti itu, tapi boleh dicek lagi ke Dishub,” tutupnya.

r ratna purnama