Edisi 13-10-2017
Didukung NIK, Registrasi Nomor Ponsel Efektif Cegah Kejahatan


JAKARTA – Kebijakan registrasi ulang nomor ponsel yang di mulai 31 Oktober 2017 nanti di nilai langkah tepat untuk memi nimalisasi potensi kejahatan digital yang kian marak.

Dengan didukung data nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tindak kejahatan akan lebih mudah terlacak. Kemendagri pun memas tikan saat ini semua warga Indonesia telah memiliki NIK.

Data NIK ini tertera di kartu tanda pen duduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan setiap warga Indonesia sudah diberikan NIK sejak lahir.

”Jadi, seluruh penduduk Indonesia sebanyak 260 juta sudah mempunyai NIK,” katanya kemarin. Zudan menjelaskan, NIK dimiliki semua penduduk yang sudah tercatat dalam kartu keluarga (KK). Dengan demikian, bagi anak-anak yang belum memiliki e-KTP pun tetap dapat melakukan registrasi untuk kartu sim (sim card) ponselnya. ”Jadi yang belum akan menggunakan KK.

Ini sebagai bagian untuk mendukung program nomor identitas tunggal dalam segala urusan,” ungkapnya. Dia memastikan bahwa bagi warga yang tidak melakukan registrasi maka nomor di ponselnya akan diblokir.

Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk mendaftarkan nomornya dengan menggunakan NIK sebelum masa berakhir pada 28 Fe bru ari 2018 mendatang. ”Jadi, tidak ada lagi orang-orang yang bisa seenaknya mengancam. Ini ki ta ciptakan ekosistem nomor identitas tunggal dengan NIK, mulai dari BPJS, perbankan, dan saat ini kartu perdana,” paparnya.

Jika ada masyarakat memiliki dua NIK berbeda, Zudan meminta masyarakat untuk memasukkan NIK yang ada di e- KTP. Dengan begitu, secara tak langsung hal ini juga akan membantu pemerintah membersihkan data ganda. ”Jadi nanti kalau sudah memilik NIK mana yang dipakai, kita bisa blok yang satunya jelasnya.”

Kemendagri menargetkan peng gunaan NIK sebagai nomor identitas tunggal nasional bisa terealisasi seluruhnya pada 2018. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo telah meminta target ini bisa terealisasi guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

”Jadi ketika orang cari SIM, pajak, paspor, kartu sehat, kartu pintar, asuransi, akta nikah, dan lainnya, semua datanya satu atau tunggal,” katanya.

Sebagaimana diatur dalam UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), NIK sebagai data yang bersumber dari Kemendagri digunakan untuk beberapa hal, diantaranya untuk pemberian layanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kejahatan.

”Jadi ilustrasi saja orang boleh punya rumah sepuluh, mobil berapa puluh, buka rekening beberapa bank, tapi datanya harus satu,” ungkapnya. Kalangan DPR juga mendukung penuh program di bawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informasi ini.

Kebijakan ini diyakini sangat efektif dalam menekan kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik karena semua pengguna kartu telepon terdaftar dan bisa terlacak.

”Ini bagus, sebab se-betulnya ini kebijakan lama yang tidak dijalankan operator sehingga banyak yang tidak masukan NIK tetap dapat menggunakan kartu prabayar,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Menurut Meutya, kebijakan yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Kominfo No 14/2017 ini merupakan bagian kontrol terhadap pengguna kartu telepon agar jelas identitasnya. Selama ini, semua orang dengan bebasnya bisa membeli kartu telepon dimana saja, termasuk untuk tujuan negatif.

Na mun, Meutya menilai untuk men jamin keberhasilan kebijakan ini di perlukan kerja sama dengan operator. Operator telepon harus diberikan sanksi jika tidak mendukung kebijakan ini, karena kalau tidak akan sama sa ja dengan sebelumnya. Dukungan serupa di sampaikan anggota Komisi I DPR Evita Nursanty.

Menurutnya, sudah saat nya Indonesia menerapkan kebijakan mengenai data pengguna kartu telepon sebagaimana yang sudah diterapkan negara-negara lain sejak lama.

”Adu domba, fitnah, dan lainlainnya, itu semua selama ini sulit untuk di-trace (dilacak) oleh penegak hukum. Untuk itu, program ini mendesak,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

dita angga/ kiswondari